TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane, menyebut netralitas TNI-Polri pada pilkada yang akan diselenggarakan tahun ini merupakan yang terparah.

Neta mengatakan pada setiap era atau rezim, pemerintah selalu muncul atau menggiring Polri pada kehendak penguasa. Mulai dari orde lama, orde baru hingga reformasi.

"Tapi yang terparah sekarang ini. Sebelum-sebelumnya lebih tertutup. Ketika Megawati jadi Presiden, Polri juga diperalat berkampanye untuk penguasa. Sehingga dibeberapa polsek ditemukan seragam-seragam parpol. Tapi itu sifatnya lebih tertutup," ujar Neta, ketika ditemui di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/6/2018).

Menurutnya, saking buruknya netralitas di pilkada, pihak TNI dan Polri sendiri tak bisa menjaga netralitas tersebut.

Hal ini diungkapkannya merujuk pada temuan IPW, dimana ia mengatakan banyak oknum yang terlibat.

Ia mencontohkan beberapa jenderal disebutnya terlibat, tapi lantaran tak memiliki bukti konkrit dan hanya berdasar informasi saja, maka pihaknya tidak mengungkap ke publik.

"Tapi ketika Wakapolda Maluku berkampanye untuk calon gubernur tertentu, kita punya rekamannya. Sehingga ini kita buka ke publik. Kita juga punya foto-foto istri Kapolres berkampanye. Kemudian polisi juga ikut berkampanye ke kelas bawah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Neta pun menyimpulkan pilkada 2018 merupakan pilkada terburuk, dengan tak adanya netralitas dari TNI-Polri.

"Kesimpulannya pilkada tahun ini adalah pilkada terburuk, dimana polisi ikut bermain politik dan ikut berkampanye mendukung salah satu calon. Ini berbahaya bagi demokrasi," pungkasnya.