TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Dapil Kaltim-Kaltara, Ihwan Datu Adam menyikapi anjuran dari Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Madiun tanggal 18 Juni 2018 agar aparatur negara bersikap netral dalam Pilkada.

"Apa yang salah dari peringatan tersebut? Bukankah UU memang telah secara tegas mengatur bahwa aparat TNI, Polri, dan BIN harus bersikap netral dan tidak memihak dalam Pilkada dan Pemilu?" ujar Ihwan Datu kepada pers, Jumat (22/6/2018).

Menurut dia, SBY hanya mengingatkan namun malah dikait-kaitkan dengan kalimat "SBY Panik".

"Itu tidak berdasar dan sangat sumir tuduhan Bambang DH ini, malah yang panik jangan-jangan Bambang DH dan PDIP," kata Ihwan Datu menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Bambang DH.

Baca: PDIP: Jangan Samakan Praktek Kekuasaan Zaman SBY dengan Jokowi

Menurut dia pernyataan SBY terbukti apalagi pasca Wakapolda Maluku telah resmi dibebastugaskan oleh Kapolri karena dugaan keterlibatan dan keberpihakannya terhadap Calon Gubernur yang didukung oleh PDIP di Pilgub Maluku.

"Bukankah dalam hanya hitungan hari apa yang disampaikan dan diperingatkan pak SBY di atas telah menemukan kebenarannya? Inilah yang saya maksud Bambang DH menuding orang, dia sendiri yang terpercik," ujar Ihwan Datu.

Sekali lagi, pihaknya mengingatkan bahwa menjelang hari-H pencoblosan Pilkada serentak 2018 yang tinggal menghitung hari agar Polri, BIN dan TNI menjaga netralitasnya, tidak melanggar sumpah jabatan dan mematuhi UU.

"Agar pilkada kita ini bisa berjalan demokratis, jujur, dan adil. Sekali lagi himbauan ini dilandasi pandangan Partai Demokrat agar tidak ada lagi perwira-perwira terbaik TNI Polri yang menjadi korban di Pilkada ini seperti halnya kejadian di Maluku, serta bangunan demokrasi yang telah kita bangun sebagai buah reformasi menjadi semakin kuat dan berkualitas tak di nodai Pemilu yang diintervensi kekuasaan," ujarnya.

Dijelaskan bahwa SBY adalah pelaku sejarah dan salah satu penggagas Reformasi TNI Polri sehingga jangan karena Pilkada ini menjadi rusak untuk kepentingan sesaat.

"Pak SBY telah memberikan keteladanan selama 10 tahun memimpin Negeri ini meskipun berlatar belakang Jenderal Militer, Ketua Umum kami selalu menjaga agar TNI, Polri dan BIN bersikap netral dalam Pilkada, Pemilu dan Politik. Legacy inilah yang harusnya dijaga dan diteruskan oleh Pemerintahan sekarang," ujarnya.

Dijelaskan bahwa ketika telah menerima mandat rakyat dipemerintahan hendaknya mampu menahan diri dari godaan penyalahgunaan kekuasaan tuk senantiasa taat azas.

Selanjutnya Ihwan Datu Adam menyikapi tuduhan Bambang DH terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan pemenangan Cagub Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jawa Timur.

Bambang DH, menurut dia, harusnya lebih cermat memahami alat bukti sebelum berpendapat kepada Publik.

Sebab selama ini tidak ditemukan satupun fakta yang membuktikan bahwa petugas pendamping bantuan PKH memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan Pemenangan Cagub Nomor Urut 1.

"Di sisi lain, andaikata banyak elemen masyarakat penerima bantuan PKH di Jawa Timur yang simpatik dan menyambut positif pencalonan Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jatim, justru itu menggambarkan Khofifah adalah pemimpin yang dipercaya dan dibutuhkan oleh rakyat karena keberhasilan nyatanya saat mengemban tugas dan amanah sebagai Menteri Sosial RI," ujar Ihwan Datu.

Menurutnya, Khofifah a mampu menjalankan program pengentasan kemiskinan ditengah penderitaan dan susahnya rakyat.

Bahkan karena keberhasilan Khofifah tersebut, program tersebut menjadi program prioritas Presiden Jokowi.

"Ingat, PKH adalah program andalan SBY yang dilanjutkan Jokowi karena sangat bermanfaat bagi rakyat. Jadi apa yang disampaikan Bambang DH terkait PKH ini justru menepuk air di dulang terpercik muka sendiri," katanya.

Dijelaskan bahwa program prioritas Presiden Jokowi malah dia kritik sendiri. Dan yang utama, karena ini terkait Pilkada, terkait PKH ini sampai saat ini sama sekali tidak pernah masuk domain tindakan pelanggaran regulasi pemilu.

"Jadi sekali lagi tuduhan Bambang DH ini sumir, kabur, tidak berdasar sama sekali," katanya.

Terkait Saran Bambang DH agar SBY melakukan introspeksi diri, Ihwan menyatakan bahwa dengan melihat beberapa kejadian kontroversial hari-hari ini diantaranya pengangkatan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar dan dugaan berpihaknya Wakapolda Maluku terhadap calon tertentu sehingga dicopot, lebih tepat sebenarnya kalimat introspeksi ini disampaikan Bambang DH kepada Presiden Jokowi dan Ketua Umumnya Ibu Megawati.

"Karena PDIP dan pak Jokowilah yang sekarang sedang mengelola kekuasaan, bukan kami Partai Demokrat dan Pak SBY. Introspeksi diri itu lebih tepat dilakukan oleh yang sedang berkuasa dan memegang kekuasaan," katanya.

Tujuannya, kata dia, agar mengelola Negara ini tidak terus buat kisruh karena kebijakan-kebijakannya yang kontroversial, memantik persoalan dan ditolak publik.

Sehingga, Ihwan Datu mengatakan tidak beralasan dan "error in contex" kalimat Bambang DH yang meminta Ketua Umum Demokrat SBY untuk instropeksi diri karena sudah purna dari kekuasan.

"Dalam konteks sesama Presiden, Presiden Jokowi yang sekarang sedang berkuasa dan memimpinlah yang perlu instrospeksi diri," katanya.

Dalam konteks sesama Ketua Umum Partai, Ihwan Datu mengatakan lebih tepat Megawati yang Partainya PDIP sekarang sedang berkuasalah untuk instropeksi diri, bukan Demokrat.

"Agar 1 tahun 4 bulan sisa kekuasaan ini sampai 20 Oktober 2019 negara adem, sejuk dan tidak tiap hari muncul kontroversi dari kebijakan-kebijakan dari istana, termasuk untuk menjaga suasana kondusif dan netralitas birokrasi. Sebagai partai penguasa, ini lebih tepat dialamatkan ke mereka. Hemat saya tuduhan dan saran yang dipaparkan ketua PDIP ini ibarat pepatah menepuk air di dulang terpercik kemuka sendiri," katanya.