Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto membantah tudingan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa institusinya tidak ‎netral dalam Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada).

Selama ini menurutnya BIN bersikap netral sesuai perintah konstitusi.

Baca: Pendukung timnas Senegal di Indonesia: Dari bisnis batik hingga diteriaki orang hitam

"kalau di BIN sendiri tidak ada perintah untuk memihak kepada siapapun. Perintah dari atas selalu jelas yakni tetap netral dan semunya harus mengacu kepada konstitusi," ujar Wawan saat dihubungi Tribunnews, Minggu, (24/6/2018).

Menurutnya, tugas BIN jelas profesional yakni ikut memastikan Pemilu atau Pilkada tetap lancar mulai dari persiapan hingga ditetapkannya pemimpin yang terpilih. Selain itu, memastikan hak politik 264 juta jiwa rakyat Indonesia tersalurkan.

"Jadi kita perintah pimpinan tetap mengacu pada upaya profesional dan juga netral. Ditugaskan untuk mengamankan Pilakda-pilkada itu tetap lancar, hingga pada proses penentuan, dan ketok palu kepada pemenangan. Jadi Keberpihakan itu tidak ada," katanya.

Wawan mengatakan BIN tetap mendukung siapapun pemenang Pemilu atau Pilkada. BIN mengabdi kepada Konstitusi yakni UUD 1945 dan Pancasila.

"Pemerintah boleh berganti dan yang jelas BIN tetap ada. BIN penjaga negara dan bangsa,‎" pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terang-terangan menyebut ada oknum BIN, TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2018.

"Yang saya sampaikan itu bukan isapan jempol belaka, tidak ada niat seorang SBY menuduh, melebih-lebihkan, mendramatisasi apalagi duhli, tuduh liar, itu bukan DNA saya, saya hati-hati dalam berbicara," ujar SBY di Hotel Santika, Bogor Tengah, Kota Bogor, Sabtu (23/6/2018).

"Tapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidak netralan elemen atau oknum dari BIN, TNI, Polri, itu nyata adanya, ada kejadian, bukan hoax, sekali lagi, ini oknum," sambungnya.

Bahkan SBY juga menyebut kejadian saat Pilkada di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur dan Maluku.

Salah satunya kata dia, adalah calon dari partai Demokrat diminta untuk memasukkan pejabat kepolisian menjadi wakil dalam pencalonan untuk kepentingan tertentu.

Lanjut SBY, ada pula di daerah lain seorang calon yang diperkarakan polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian.