TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua hari menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilangsungkan pada Rabu (27/6/2018) mendatang, suhu politik semakin memanas.

Sejumlah tudingan miring adanya aparat negara yang tidak netral yang telah berhembus sebelumnya, semakin kencang.

Terlebih sejak Kementerian Dalam Negeri melantik Komjen M Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat pada Senin 18 Juni lalu.

Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun turut melontarkan pernyataan panas adanya ketidaknetralan aparat negara dalam Pilkada.

Ia menyatakan mendapat sejumlah informasi ini dari sejumlah daerah.

Bahkan Partai Demokrat menuturkan adanya pembentukan gugus intelijen di beberapa daerah yang diperuntukkan memenangkan salah satu pihak tertentu.

Baca: Sudah Empat Hari Jimmy Ikut Terjun ke Danau Toba Tapi Kakak Kandungnya Belum Juga Ditemukan

Hal serupa juga diserukan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Pane.

Ia mengungkapkan netralitas aparat pada Pilkada tahun ini menjadi ujian bangsa.

Ia juga mengatakan bahwa dampak dari ketidaknetralan aparat negara ini bisa berakibat terjadi gesekan di masyarakat bawah.

Benarkah masif ketidaknetralan oknum aparat negara, dalam Pilkada tahun ini?

Lantas bagaimana tanggapan Badan Intelijen Negara (BIN) yang juga menjadi sasaran isu ketidaknetralan aparat dalam Pilkada ini?

Saksikan Program AIMAN dalam episode "Pilkada & Intelijen" yang akan tayang pada Senin, 25 Juni 2018 pukul 20.00 WIB di KompasTV. (Chandra Kriftaningtyas/KompasTV)