SBY Bersyukur, Presiden Jokowi Sendiri yang Serukan Netralitas TNI, Polri dan BIN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap aparat penegak hukum menjaga netralitas dalam pilkada serentak 2018.

Ia pun bersyukur lantaran Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan hal yang sama dengan harapannya.

"Alhamdulillah Presiden Jokowi mengeluarkan seruan yang sama, lantas Kapolri, Kadiv Propam dan Kabid Humas Polri juga begitu, Kapuspen TNI juga begitu, pejabat BIN juga begitu, tinggal implementasi, tinggal pelaksanaannya karena ini demokrasi kita," ujar SBY, di TPS 06 Aula Sekolah Alam Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/6/2018).

Dengan netralitas para aparat penegak hukum, menurutnya akan membuat pemimpin terpilih benar-benar merupakan pilihan rakyat.

Apalagi, lanjutnya, harapannya itu juga merupakan harapan rakyat Indonesia. Sehingga, ia meminta semua pihak agar mengawal pilkada.

Baca: Di TPS Ini Warga Pemilih Dijemput Odong-odong Hingga Dihibur Badut

"Beberapa hari lalu saya juga bermohon agar kiranya negara, pemerintah, BIN, Polri dan TNI itu netral. Itu amanah konstitusi, itu sumpah dan jabatan para abdi negara termasuk TNI-Polri dan BIN. Saya kira yang saya sampaikan harapan rakyat Indonesia," kata presiden ke-6 itu.

"Harapan saya kita juga peduli dan betul-betul mengawal Pilkada jujur dan adil dan mengawal netralitas," imbuhnya.

Baca: Masukkan Surat Suara, Prabowo: Bismillah

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan netralitas TNI, Polri, dan BIN mutlak. Jokowi sudah memerintahkan hal tersebut kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan.

"Netralitas TNI, Polri, BIN itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dan ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, BIN," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengimbau masyarakat turut melakukan pengawasan.

Jika di antara mereka ada yang tidak netral, Jokowi mengimbau masyarakat mengadukannya secara resmi.

"Ya kan ada ketentuannya. Kalau dilihat ada yang tidak netral, silakan dilaporkan ke Bawaslu. Sudah jelas sekali saya kira," ujar Jokowi.