Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

UU MD3

MK Batalkan Kewenangan MKD Pidanakan Orang yang Rendahkan DPR

Kewenangan MKD mempidanakan orang yang merendahkan martabat DPR semula diatur dalam pasal 122 huruf l UU MD3.

MK Batalkan Kewenangan MKD Pidanakan Orang yang Rendahkan DPR
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Ketua Majelis Hakim Suhartoyo dan hakim anghota I Gede Palguna serta Saldi Isra memimpin sidang perdana permohonan uji materi UU MD3 oleh tiga pemohon di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018). 

Sementara di sisi lain, norma dalam Pasal 122 huruf l juga berpotensi menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi perilaku anggota DPR.

MK pun menilai frasa "merendahkan kehormatan" multitafsir, hal tersebut pun membuka ruang terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakannya.

MKD akan dengan leluasa menafsirkan perbuatan dan perkataan apa saja yang dinilai sebagai telah merendahkan martabat DPR, baik secara lembaga maupun perorangan.

Persoalan konstitusional lainnya lantaran frasa "mengambil langkah hukum" dalam Pasal 122 huruf l tidak cukup jelas.

Secara normatif, tidak terdapat penjelasan apakah langkah hukum dengan MKD menindak lanjuti sendiri masalah atau melaporkannya kepada institusi penegak hukum.

"Bahwa makna dari Pasal 122 huruf l UU MD3 tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Saldi.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas