TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 membuka peluang bagi partai politik menengah membentuk koalisi untuk kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Dari peta politik di Pilkada 2018, partai politik, seperti Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih terbuka koalisi dengan partai lain dibandingkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Center For Strategic and International Studies, Philip J Vermonte.

"Bagi partai menengah dan kecil lebih fleksibel membentuk koalisi. Partai Gerindra, PKS, dan PAN jauh lebih fleksibel dibandingkan PDI P," ujar Philip J Vermonte saat ditemui di kantor SMRC, Selasa (3/7/2018).

Baca: KPK Akui Kesulitan Tangani Korupsi Heli AW-101

Selama Pilkada 2018, dia menjelaskan, Partai Gerindra, PKS, dan PAN banyak membangun koalisi melibatkan partai politik.

Berbeda dibandingkan PDI P, dimana jauh lebih sedikit berkoalisi dengan partai oposisi.

"Nasdem banyak (koalisi,-red) dengan koalisi Gerindra dan PKS. PAN koalisi pemerintah, tetapi kali sebelah sana juga. Diasumsi di PKS, PAN banyak koalisi dengan PDI P dan partai pendukung pemerintah," kata dia.

Sejauh ini, dia menilai, bagi parpol jauh lebih penting memenangkan Pilkada dalam rangka persiapan menuju Pemilu 2019.

Upaya membangun koalisi di Pilkada juga merupakan bagian strategi elektoral untuk memperluas basis dukungan.

Sebab, kata dia, tidak mungkin Jokowi berkampanye ke suatu wilayah, lalu, naik ke panggung memilih partai politik di luar PDI P.

Dikhawatirkan akan menimbulkan kemarahan dari simpatisan dan anggota partai berlambang kepala banteng tersebut.

"Partai melihat yang paling penting mementingkan pilkada, karena kalau kader menang menjaedi goal gatter," tambahnya.