TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Anggota DPRD Jawa Timur.

Dalam pengembangan penanganan tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan kedua tersangka, yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, Mochammad Ardi Prasetiawan (MAP) dan Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Samsul Arifien (SAR).

"Atas perbuatannya, MAP dan SAR disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/7/2018).

Keduanya selaku kadis yang bermitra dengan Komisi B DPRD Jatim diduga memberikan hadiah atau janji terkait pelaksanaan perda dan penggunaan anggaran di Provinsi Jatim tahun anggaran 2016/2017.

Baca: Kabil Mubarok Diperiksa KPK Terkait Suap Anggota DPRD Jawa Timur

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap triwulan dari Kadis Pertanian dan Kadis Peternakan Jatim kepada Ketua Komisi B Provinsi Jatim M Basuki.

Uang Rp 150 juta diamankan dari tangan anggota staf DPRD Jatim Rahman Agung di ruangan Komisi B.

Diduga ini merupakan pembayaran triwulan kedua.

"Uang dalam pecahan Rp 100 ribu itu diserahkan oleh Anang Basuki Rahmat (ajudan M Basuki) sebagai perantara dari Bambang Heryanto (Kadis Pertanian Jatim) untuk kemudian diserahkan kepada M Basuki," kata Saut.

Uang itu diberikan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD.

Selain itu, ada suap yang diberikan berkaitan dengan revisi Perda Pengendalian Ternak Sapi.

Terkait hal ini, KPK juga mengamankan Kadis Peternakan Jatim Rohayati.