TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah tengah menggalakkan sejumlah program untuk mengatasi kesenjangan antar daerah dengan meningkatkan potensi-potensi daerah seperti dengan percepatan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) lokal, pendanaan pembangunan yang kurang merata.

Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla menyayangkan ditengah program tersebut justru banyak pejabat daerah yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sangat menyedihkan paling banyak ditangkap KPK, pejabat daerah," ungkap JK di Acara IDF 2018, di hotel Ritz Calton, Jakarta Selatan, Selasa (10/7/2018).

JK pun meminta kepada para pejabat daerah untuk menerapkan nilai kejujuran pada saat bekerja sehingga program pemberantasan kesenjangan bisa sesuai target.

"Itu juga sebabkan bahwa kesenjangan diatasi dengan kejujuran, tanpa kejujuran kita tidak bisa mengatasi  kesenjangan itu, " kata JK.

Lebih lanjut JK menjelaskan ide-ide pemerintah daerah memang sangat diperlukan untuk pemerataan karena pemerintah daerah lebih mengenal potensi-potensi daerah yang bisa dikembangkan.

"Ide masing-masing daerah perlu menjadi pelajaran nasional untuk menyadari telah banyak usaha dijalankan semua untuk kemajuan daerah," kata JK.

JK pun mendorong pemerintahan untuk menciptakan cara-cara khusus untuk mengatasi ketimpangan tersebut khususnya pada subjek-subjek krusial seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik serta infrastruktur.

"Tanpa pemerataan itu maka tentu keseimbangan antar daerah akan terjadi," tutur JK.