Komisi I Bahas Pertanggungjawaban Anggaran Mitra Kerjanya
RDP dengan mitra kerja ini guna membahas pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017.
Editor: Content Writer
Komisi I DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas, Sestama Bakamla, Direktur Utama (Dirut) Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP) TVRI, Dirut LPP RRI, dan Pejabat Eselon I Wantannas.
RDP dengan mitra kerja ini guna membahas pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017.
Dari paparan yang disampaikan oleh kelima lembaga saat RDP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018) tersebut, secara umum para Anggota Dewan yang hadir terlihat cukup puas. Hal ini terlihat dari nilai yg diberikan secara keseluruhan pada tiap-tiap paparan realisasi anggaran.
Namun ada beberapa bahasan yang dijadikan catatan oleh beberapa anggota. Seperti misalnya Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty yang mempertanyakan program unggulan dari masing-masing lembaga yang tidak tergambar dalam paparan. Ia juga mempertanyakan efek dari program-program itu.
“Jadi bukan hanya program copy paste saja. Apa ada kesulitan ketika menjalankan program tersebut, seperti misalnya masalah kebijakan atau anggaran. Itu yang ingin saya dengar supaya dapat diperbaiki untuk 2019 nanti,” ujarnya sembari meminta penjelasan dari mitra kerjanya.
Selain itu, para perwakilan mitra kerja sempat menyampaikan bahwa lembaga mereka telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Hal ini kemudian menjadi pertanyaan serius bagi Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha. Menurutnya, opini WTP ini bukan tujuan akhir dari laporan keuangan.
“Tercermin atau tidak di situ bahwa WTP-nya karena apa? Lantas apa yang harus ditingkatkan dari status WTP menjadi tanpa pengecualian di kemudian hari? Nah itu tadi tidak secara eksplisit dijelaskan, tetapi hanya mengatakan telah beropini. Ini yang kita harus tahu secara keseluruhan,” tegasnya.
Sebenarnya bukan tanpa alasan semua pertanyaan dan kritik diajukan oleh Anggota Dewan.
Melainkan Komisi I DPR RI menginginkan penjelasan dan kejujuran dari lembaga-lembaga tersebut, sehingga bisa didiskusikan bersama untuk kemajuan dari kelima lembaga ini ke depannya. (*)
