TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, pentingnya stabilitas keamanan dan pertahanan negara dalam menyambut perhelatan Pilpres dan Pileg 2019. Ia berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut terlibat mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang akan terjadi menjelang dan selama penyelanggaraan Pemilu 2019.

"Selain Polri, TNI juga perlu terlibat di Pemilu 2019 dalam hal menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama yang baik antara TNI dan Polri akan membuat penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan kondusif, sehingga pesta demokrasi bukan malah menjadi pesta anarki," ujar Bamsoet usai menghadiri silaturahim KASAD dengan Keluarga Besar TNI, di Mabes AD, Jakarta, Jumat (13/07/18).

Ketua Badan Bela Negara FKPPI dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menyampaikan pemaparan Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnarki yang menjelaskan paling tidak ada 5 potensi ancaman stabilitas dalam menyongsong Pilpres 2019.

Pertama, jika pasangan hanya satu pasang yang akan berhadapan dengan kotak kosong. Kedua, jika pasangan calon capres- cawapres menang tipis. Ketiga, penggunaan politik identitas dalam kampanye politik. Keempat, adanya ketidak akuratan dalam daftar jumlah pemilih. Dan Kelima, jika TNI dan Polri tidak kompak.

"Apa yang disampaikan Pak Kiki sangat tepat. Ini bukan hanya menjadi catatan penting bagi TNI dan Polri, melainkan juga harus menjadi catatan kita bersama. Untuk calon tunggal, walaupun bukan hal yang mustahil namun rasanya tak akan terjadi," katanya.

"Jika pasangan capres-cawapres menang tipis, ada prosedur penyelesaian di Mahkamah Konstitusi, tinggal bagaimana kedewasaan elite politik dalam menjaga suasana kebatinan di kalangan pendukungnya agar tidak rusuh dan melakukan tindakan anarkis. Paling berbahaya adalah penggunaan politik identitas, adanya gesekan antara oknum TNI dan Polri di lapangan," terang Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menerangkan, penggunaan politik identitas dalam meraih simpati publik bukan hanya sedang dihadapi oleh Indonesia saja. Berbagai negara lain di dunia juga sedang menghadapi masalah serupa.

"Penggunaan politik identitas dalam politik sangat berbahaya sekali. Tak jarang implementasinya di lapangan bisa melahirkan konflik dan kekerasan di antara kelompok masyarakat. Pada akhirnya tatanan kebangsaan nasional yang sudah kita rawat dengan susah payah bisa rusak seketika," urai Bamsoet.

Sebagai Ketua Badan Bela Negara Pengurus Pusat Forum Putra Putri Purnawiran Indonesia (FKPPI), Bamsoet berharap penuh agar TNI tetap fokus menjalankan tugas dan fungsinya. TNI harus netral dan tak perlu terlibat aktif dalam politik praktis.

"Saya yakin berbagai potensi kerawanan Pilpres bisa diminimalisir. TNI harus menjadi tauladan, bukan hanya bagi warga masyarakat melainkan juga bagi elite politik agar bisa menjadi peneduh bangsa," pungkas Bamsoet.