Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas menyatakan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang berkualitas.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ‎mengatakan, pemerataan tidak boleh lagi dilihat sebagai efek samping pembangunan, tetapi pemerataan harus menjadi mainstream atau arus utama dari strategi pembangunan.

"Jangan sampai pembangunan berorientasi pada pertumbuhan dulu, setelah itu baru dicari jalan atau strategi agar pertumbuhannya lebih merata, lebih inklusif, jadi seolah-olah pemerataan baru datang belakangan," kata Bambang di Jakarta, Senin (16/7/2018).

Menurut Bambang, sudah seharusnya pola pikir pembangunan berubah, ‎dimana pemerataan menjadi target dari pembangunan yang telah dilakukan.

Baca: Nobar Final Piala Dunia Berujung Tewasnya Johny, Tersangka Pelaku Kritis Diamuk Keluarga Korban

"Oleh karena itu, agar kita tidak terlalu banyak membuang-buang energi mengatasi kesenjangan wilayah akibat pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan, sebaiknya aspek pemerataan sudah harus menjadi mainstream pembangunan," ujar Bambang.
‎
Dari berbagai program pemerintah yang sudah berjalan, kata Bambang, sudah terdapat beberapa kemajuan, seperti rasio ketimpangan Indonesia yang terus mengalami perbaikan.

Pada 2017, rasio ketimpangan atau rasio gini Indonesia yaitu 0,391 dan pemerintah menargetkan untuk menurunkannya sampai 0,380 pada tahun 2018.

Kemudian, ‎dalam kurun waktu tiga tahun, tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan menjadi 10,12 persen pada 2017 dari 10,96 persen pada 2014.

Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan menjadi 70.81 persen pada 2017 dari 70,18 di tahun sebelumnya.