Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Sosial, Idrus Marham sebagai saksi terkait kasus dugaan suap terhadap Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Maulana Saragih.

Hal yang ingin dikonfirmasi salah satunya adalah soal peran Idrus yang merekomendasikan Eni sebagai pimpinan komisi.

Baca: Kasus PLTU Riau-1, KPK Periksa Mensos Idrus Marham

"Justru itu nanti yan akan diklarifikasi ya, gitu ya," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2018).

Selama duduk sebagai anggota dewan, Idrus diduga mengetahui kinerja Eni.

Terlebih dua orang tersebut berasal dari partai yang sama, yakni Partai Golkar.

Idrus pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, sedangkan Eni sebagai salah satu kader partai tertua di Indonesia itu.

Saut mengatakan, KPK tidak akan memanggil seseorang sebagai saksi jikalau orang tersebut tidak memiliki kaitan dengan penyidikan sebuah perkara.

"Kami enggak akan manggil orang kalau tidak ada (kaitan) langsung ataupun tidak langsung terhadap pengembangan kasus itu," katanya.

Eni sendiri terjaring tim penindakan KPK saat nerada di rumah dinas Idrus, pada Jumat (13/7/2018) lalu. Saat itu, Eni tengah menghadiri acara ulang tahun anak Idrus.

Dalam perkara ini, lembaga antirasuah tersebut baru menetapkan Eni dan salah satu pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes B Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp4,8 miliar secara bertahap dari Johannes.

Baca: Ketua PB PASI Beri Sinyal Zohri Tidak Ikut Asian Games 2018

Saat operasi tangkap tangan (OTT), Eni menerima Rp500 juta dari Kotjo. Uang tersebut adalah pemberian yang keempat.

Proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt itu rencananya akan ditangani oleh Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali dan China Huadian Engineering Co. Ltd.