TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menantang Presiden Jokowi untuk dapat mengevaluasi kinerja Menkumham Yasonna Laoly, terkait Kalapas Sukamiskin yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya itu kan haknya presiden. Apakah presiden berani mengevaluasi itu?" ujar Fadli yang ditemui usai acara Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership, di Hotel Grand Hyaat, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018).

Ia mengatakan sudah sepatutnya Jokowi memberanikan diri tanpa berpikir yang bersangkutan merupakan anggota dari partai pendukung Jokowi.

"Karena ini kan menteri yang juga dari parpol pendukungnya. Kalau misalnya berani kemudian apa? Ditegur apa diberi sanksi atau semacamnya," kata anggota partai Gerindra.

Fadli Zon pula menyarankan agar Jokowi juga mengubah sistem lapas, di mana dapat membuat lapas yang lebih manusiawi.

Bahkan ia menyebut, lapas pada masa penjajahan jauh lebih manusiawi.

"Tapi soal fasilitas saya termasuk yang menyarankan rutan harus lebih manusiawi lah untuk semua hukuman. Kalau fasilitasnya memadai kan tak ada orang yang meminta lebih. Saya kira di negara lain fasilitas rutan manusiawi. Di masa penjajahan dulu saja manusiawi. Bahkan penjara di masa penjajahan belanda relatif lebih manusiawi," tuturnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat

KPK menetapkan empat tersangka, yakni Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen; narapidana kasus korupsi proyek Bakamla yang juga suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah; PNS Lapas Sukamiskin, Hendri Saputra; serta narapidana tahanan kasus pidana umum yang juga orang kepercayaan Fahmi, Andri Rahmat, Sabtu (21/7/2018).