Dalam waktu yang tidak terlalu berselang lama, terjadi dua peristiwa yang menimpa dua tokoh atau aktivis yang juga pegiat Gerakan 2019 Ganti Presiden yaitu Mardani Ali Sera yang juga Ketua DPP PKS dan aktivis perempuan Neno Warisman. Rumah Mardani Ali Sera di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Sementara, mobil Neno Warisman mendadak terbakar saat terparkir di depan rumahnya di kawasan Cimanggis, Depok.

Walau masih terlalu dini mengaitkan dua peristiwa ini dengan aktivitas keduanya, tetapi pelaku teror di rumah Mardani Ali Sera harus segera diringkus. Sementara penyebab pasti mendadak terbakarnya mobil Neno Warisman harus diungkap secara tuntas dan transparan. Apa benar merupakan aksi teror atau karena korseleting aki.

“Menjelang Pemilu 2019, teror sekecil apapun harus diwaspadai. Tidak boleh dianggap peristiwa kriminal biasa. Kedua peristiwa ini harus diusut dan diungkap tuntas oleh aparat penegak hukum. Apa yang dialami Bang Mardani dan keluarganya sudah pasti aksi teror, pelakunya harus bisa ditangkap. Apa yang menimpa Mbak Neno Warisman juga harus diungkap, apa benar hanya karena korsleting aki?” tukas Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (23/7/2018).

Fahira mengungkapkan, pengusutan tuntas kedua peristiwa ini terutama menangkap pelaku pelemparan bom molotov menjadi penting agar kasus ini tidak dimanfaakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana menjelang Pemilu 2019. Jika peristiwa ini dianggap teror biasa dan lewat begitu saja, maka, bukan tidak mungkin terjadi aksi teror-teror lain yang lebih besar.

Perbedaan pandangan politik menjelang Pemilu 2019 yang semakin tajam, lanjut Fahira, sebenarnya adalah hal yang lumrah. Namun, perbedaan ini bisa menjadi gesekan besar jika kita memberikan toleransi dan menganggap biasa aksi-aksi teror seperti ini.

“Agar tidak menjadi ajang saling curiga dan dimanfaatkan untuk mengadudomba kita, saya berharap kasus ini bisa terungkap sejelas-jelasnya. Penegakan hukum menjadi satu-satu cara agar demokrasi kita tidak dinodai dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Mereka ingin memicu konflik di negeri ini, Jangan sampai dibiarkan leluasa merencanakan dan melakukan aksi-aksi teror,” pungkas Anggota DPD RI DKI Jakarta ini. (*)