TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Mantan Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfuz Sidik mengingatkan misi yag diemban pimpinan PKS. Yaitu, Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS. Ditegaskan, sangat jelas yaitu membentuk formasi koalisi pilpres dan menjadikan satu dari 9 kadernya sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Belakangan, isunya sudah mengerucut menjadi dua nama: Salim Segaf Al-Jufri dan Ahmad Heryawan. "Sebagai partai papan-tengah (merujuk hasil pemilu 2004, 2009, 2014), PKS seharusnya memang menjadi pemain aktif dalam percaturan politik nasional," kata Mahfuz.

"Tidak mengekor kepada siapapun. Dan seharusnya pula PKS menaikkan peringkat elektabilitasnya menjadi partai papan atas, atau minimal menjaga posisinya yang sekarang," Mahfuz mengingatkan, Rabu (25/7/2018).

Ditegaskan kembali, proses komunikasi politik dalam dua pekan ke depan akan menentukan dua hal strategis bagi PKS. Apakah PKS mendapatkan pos cawapres dalam formasi koalisi pilpres? Dan Apakah PKS mampu menaikkan capaian suara di pemilu legislatif

"Nampaknya PKS perlu membenahi gaya komunikasi politiknya. Jangan seperti gadis pemalu yang menanti di belakang pintu. Memendam harap sambil tercenung melihat permainan di luar sana," sindir Mahfuz.

Sebelumnya Anggota Majelsi Syuro PKS Tifatul Sembiring mengatakan sesuai dengan kesepakatan awal dengan Gerindra, partainya akan mengusung Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2019. Dukungan terhadap Prabowo tersebut dengan catatan Calon Wakil Presiden harus dari PKS.

"Jadi sesuai dengan kesepakatan awal, dengan Gerindra kita tetap masih mencalonkan Pak Prabowo so far berpasangan dengan cawapres dari PKS," ujar Tifatul, Selasa, (10/7/2018) kemarin.

Kesepakatan tersebut menurut Tifatul tidak bisa ditawar-tawar lagi. Partainya enggan mau jadi pengembira seperti yang terjadi dalam Pemilu Presiden pada 2014 lalu.

"Kami engga mau jadi penggembira saja dalam pilpres ini. Kalau mau kami mau disuru dukung-dukung aja, mungkin enggak ini, mungkin Kita lebih baik jalan masing-masing saja tapi so far Pak Prabowo masih komitmen dengan PKS," katanya.

Tifatul mempersilakan bila ada nama lain yang mau diusung oleh partai mitra koalisi, seperti Anies Baswedan, asalakan menurutnya, Cawapres dari PKS. "Bisa aja Pak Prabowo mas Anies Baswedan menjadi capres, tapi cawapresnya harus dari PKS. Silakan aja," tuturnya.

Alasannya menurut Tifatul Pemilihan Legislatif kali ini berbarengan Pemilihan Presiden. Bila Capres dan cawapres bukan dari PKS maka akan berpengaruh terhadap hasil Pileg.

"Jadi begini engga mungkin, ini Kan berbarengan Pileg Pilpres. Misalnya pilih capres A bukan dari PKS. Cawapres b bukan dari dari PKS, tapi kemudian (perintah) pilihlah Caleg dari PKS, engga nyambung bro," pungkasnya.