TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa Pilgub Sumatera Selatan dengan nomor perkara 34/PHP.GUB-XVI/2018 di Kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018) pagi.

Gugatan itu diajukan oleh pasangan cagub dan cawagub Dodi Reza Alex Noerdin dan M Giri Ramanda.

Dalam permohonannya, kuasa hukum pasangan tersebut menyatakan penetapan hasil Pilgub 2018 kemarin tidak sah lantara diduga terdapat pelanggaran terstruktur, siatematis, dan masif.

“Yang pertama pemohon mengajukan gugatan karena pemohon tak mendapat salinan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada tanggal 27 Juni 2018,” ungkap kuasa hukum kepada panel majelis hakim Aswanto, Saldi Isra, dan Manahan Sitompul.

Pemohon juga mengatakan pihaknya tidak mendapat surat pengangkatan PPS dan PPK di Kota Palembang dan Muara Enim dalam Pilgub tersebut.

“Kami juga menemukan DPT ganda di Kota Palembang dan pemilih yang memiliki hak suara tapi tak mendapat surat pemberitahuan di Muara Enim,” katanya.

Pemohon menilai seharusnya rekapitulasi surat suara tak dilanjutkan karena pihaknya sudah memasukkan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumsel dan Panwas Kabupaten/Kota.

Pilgub Sumsel sendiri dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 Herman Deri dan Mawardi Yahya dengan jumlah suara 1.394.438 mengalahkan pasangan nomor urut empat Dodi Reza Alex Nurdin-Ramandha N Kiemas dengan suara 1.200.625.

Sementara pasangan nomor urut 3 Ishak Mekki-Yudha Pratomo dengan 839.743 suara, dan pasangan nomor urut 2 Syaifudin Aswari Rifai-M Irwansyah dengan jumlah suara 442.820.