Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menilai KPU RI tidak profesional saat menghadiri mediasi sengketa verifikasi berkas bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dengan PBB di kantor Bawaslu RI.

Hal ini, karena Ilham Saputra dan Evi Novida, dan biro hukum KPU tak memperlihatkan surat kuasa atau tidak menunjukkan surat tugas dari rapat pleno KPU RI.

Baca: Mahfud MD Sebut Sah-sah Saja Jusuf Kalla Menjadi Pihak Terkait dalam Uji Materi Syarat Cawapres

Sehingga, jajarannya tidak mau bermediasi dengan perwakilan dari lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.

"(mediasi,-red) Tidak berjalan. Dua orang yang hadir ini merepresentasikan KPU. Dua orang ini mengambil keputusan dia bilang kami ditunjuk KPU. Yang lain kalau ditunjuk mana surat tugasnya,” ujar Yusril ditemui di kantor Bawaslu RI, Senin (30/7/2018).

Baca: Pengamat: Pasti Ada Kalkulasi Rasional yang Saling Menguntungkan antara Demokrat dan Gerindra

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia itu mempersilakan Bawaslu RI melanjutkan sidang mediasi atau tidak.

Namun, dia menganggap sidang mediasi pada Senin ini sudah berjalan, meskipun perwakilan KPU tidak mampu menunjukkan surat tugas.

"Terserah Bawaslu. Saya anggap ini acara sudah berjalan. Ada orang hadir di sidang tidak mampu menunjukkan surat kuasa tidak mampu menunjukkan surat tugas. KPU bekerja kampungan tidak profesional,” katanya.