TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemukan bahwa selama ini telah terjadi pemborosan dan penghamburan uang rakyat dalam skala yang mencengangkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Karena itu PSI akan mengambil langkah-langkah bersama berbagai elemen masyarakat untuk menghentikan praktik-praktik yang merugikan rakyat tersebut.

"Berdasarkan penelurusan para caleg PSI, praktik-praktik penggerogotan uang rakyat itu terjadi dalam beragam cara yang mencengangkan. Praktik-praktik itu sebenarnya bisa dicegah namun selama ini dibiarkan terus karena ketiadaan komitmen politik mereka yang berada di DPR,” ujar Tsamara Amany, salah seorang Ketua PSI, di Jakarta, Minggu (5/8/2018).

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk ‘DPR, Stop Hamburkan Uang Rakyat!’.

Pada acara itu, Tim Caleg PSI tampil memaparkan hasil temuan penelusuran di DPR. Hadir pula di acara itu Ade Indira Sugondo (Mantan Anggota DPR RI 1999/2004) dan Emerson Yuntho (Peneliti Indonesian Corruption Watch).

Diskusi ini merujuk pada hasil penelusuran para caleg PSI tentang praktik-praktik pemborosan dan penghamburan uang rakyat di DPR untuk memperkaya banyak anggota DPR dan Partai Politik yang ada.

Dan ini bisa berlangsung lama karena DPR memanfaatkan celah dalam peraturan perundangan yang mereka pertahankan.

Tim caleg PSI menemukan bahwa banyak anggota DPR diduga memanipulasi uang rakyat dalam berbagai bentuk. Mereka diduga memanipulasi biaya perjalanan, biaya kunjungan kerja, biaya studi banding, biaya kunker dapil dan biaya reses.

Berbagai manipulasi bisa terjadi karena karena para anggota DPR memperoleh dana perjalanan dalam bentuk lumpsum dan bukan berdasarkan biaya riil (‘at cost’). Berdasarkan PP 61/90, anggota DPR hanya wajib menyerahkan tanda bukti penggunaan biaya, melainkan hanya bukti pembayaran.

"Selama PP 61/90 terus ada dan tidak disesuaikan untuk mengakomodisi sistem reimbursement dan biaya 'at cost', para anggota DPR akan terdorong untuk memperbanyak kunjungan kerja untuk keuntungan pribadi,” ujar Dini Purwono, Caleg PSI Dapil Jawa Tengah I.

Selain itu, pemborosan juga terjadi karena para anggota DPR mendapatkan pola pemasukan multi pay, bukan single pay. Lebih jauh lagi penggerogotan juga terjadi akibat peran anggota DPR dalam Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Terakhir, banyak anggota DPR juga diduga menerima uang siluman dalam penyusunan Undang-Undang ataupun saat menjalankan fungsi pengawasan.

Menurut Dini, pemborosan dan korupsi ini bisa dihentikan. Untuk itu, PSI menawarkan sejumlah solusi, sebagai berikut:

1. Mendesak pemerintah merevisi PP No 61/90 sehingga isinya sejalan dengan isi PMK 113/2012 yaitu pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil (at cost).

2. Mengupayakan terbangunnya mekanisme yang mewajibkan anggota DPR melaporkan secara langsung dan kemudian membuat laporan pertanggungjawaban reses dan kunker yang harus disampaikan kepada publik secara online

3. Mengupayakan sistem penggajian anggota DPR diubah menjadi 'SINGLE PAY', bukan' MULTI PAY'.

4. Mengupayakan agar anggota DPR melepaskan fungsi teknis seperti BURT kepada Sekretariat Jenderal

5. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran oleh DPR, secara online.

Dedek Paryudi, Caleg PSI dapil Jabar IX menyatakan bahwa langkah-langkah ini merupakan langkah yang harus diambil untuk kepentingan rakyat banyak.

“PSI sadar sepenuhnya bahwa langkah ini tidak populer karena akan membangkitkan kemarahan para anggota DPR yang sudah dan ingin bertahan di Senayan. Kalau perjuangan kami ini berhasil dan para caleg PSI masuk DPR, penghasilan yang kami akan terima akan jauh lebih rendah daripada yang sekarang diperoleh anggota DPR. Tapi langkah ini harus diambil demi kepentingan rakyat banyak,” ujar Dedek Prayudi.

Diskusi ini merupakan babak pertama dari langkah PSI dalam menyelamatkan uang rakyat di DPR.

Selain diskusi, PSI akan melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Kerja untuk mengikat komitmen para anggota PSI. Tim caleg PSI juga akan berusaha melakukan lobby pada pemerintah agar merevisi PP No 61/90.