187 Triliun Disediakan Mendes PDTT Untuk Dana Desa
Menteri Eko menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan anggarannya melalui dana desa selama 4 tahun mencapai Rp 187 triliun.
Editor: Content Writer
Menteri Eko menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan anggarannya melalui dana desa selama 4 tahun mencapai Rp 187 triliun.
"Karena dampak dari dana desa itu sangat besar dalam percepatan pembangunan desa dan meningkatkan ekonomi di desa," katanya.
Dampak dari dana desa tersebut antara lain sebagai penunjang aktivasi ekonomi masyarakat dengan membangun sekitar 123.858 kilometer jalan desa, 781.258 meter jembatan, 6.576 unit pasar desa, tambatan perahu sebanyak 2.960 unit, 28.830 unit irigasi, 3.111 unit sarana olahraga dan pembangunan embung sebanyak 1.971 unit.
Selain itu, dana desa juga berdampak dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membangun
67.094 penahan tanah, 38.331 sarana air bersih, 112.003 MCK, 5.402 polindes, 38.217.065 meter drainase, 18.177 paud, 11.574 posyandu dan pembangunan sumur sebanyak 31.122 unit.
"Alhamdulillah pemanfaatan dana desa selama 3 tahun sudah terlihat hasilnya. Kita juga melihat terjadinya penurunan kemiskinan yang cukup signifikan. Tahun ini tingkat kemiskinannya menyentuh singel digit yakni 9,8 persen. Kalau ini bisa terus kita pertahankan, maka dalam 5 tahun kedepan jumlah orang miskin di desa akan jauh lebih kecil daripada di kota. Demikian juga penurunan stunting juga cukup besar," katanya.
Dalam kesempatan itu Eko menyarankan agar pemanfaatan dana desa tidak fokus diarahkan ke pembangunan infrastruktur karena infrastruktur di Bengkulu sudah cukup memadai. Sehingga, dana desa disarankan digunakan kearah peningkatan perekonomian yang ada di desa.
"Kepada Kepala desa, saya minta agar dana desanya mulai lebih banyak digunakan untuk pemberdayaan ekonomi sehingga desanya mempunyai pendapatan yang lebih besar dari dana desa. Dana desa itu sebagai stimulus saja karena desa nantinya akan memiliki pendapatan utamanya dari BUMDes. Karena sekarang ini sudah banyak BUMDes yang keuntungan bersihnya lebih dari Rp 10 miliar. Bahkan, seperti daerah ponggok itu keluarga yang tidak mampu dibiayai oleh desa dan setiap rumah wajib menyekolahkan anaknya hingga universitas dengan dibiayai oleh desa. Kalau disana bisa, seharusnya di Bengkulu juga bisa," katanya.(*)