Laporan wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat yang pada awalnya merupakan bagian dari koalisi Gerindra, PKS, dan PAN untuk mengusung capres Prabowo, ternyata memilih untuk tidak meneruskan langkah mereka.

Seperti diketahui, Partai Demokrat tidak hadir dalam deklarasi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai capres dan cawapres untuk Pilpres 2019.

Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean merasa bahwa elektoral Sandi kurang cukup sebagai cawapres.

Baca: Mantan Panglima TNI Dampingi Prabowo Bertemu SBY

"Dasar analisisnya adalah lembaga survei, tentu kawan-kawan pernah melihat hasil semua lembaga survei, dan nama Sandiaga Uno rendah elektabilitasnya," ujarnya di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/8/2018).

Menurut Ferdinand, butuh perjuangan lebih keras bagi Sandi yang tidak elektoralnya rendah agar bisa meraih elektabilitas tinggi

"Apalagi jika dibandingkan dengan sosok yang elektabilitasnyansudah tinggi," tambahnya.

Namun, Ferdinand tidak menyebut sosk elektabilitasnya tinggi tersebut terkait pembanding dari Sandiaga.

Sementara itu, Ferdinand juga menepis anggapan bahwa finansial yang notabenenya dimiliki Sandi, tidak menjadi jaminan dalam Pilpres 2019.

"Elektabilitasnya ini tidak menjadi terbukti hanya dengan banyaknya logistik," ujarnya.

Sikap Partai Demokrat, ditegaskan Ferdinand, akan diputuskan pada Jumat pagi dalam rapat majelis tinggi.

"Yang diputuskan besok dalam Rapaf Majelis Tinggi, itu yang akan didukung untuk didaftarkan ke KPU," pungkasnya.