Fraksi PKS DPR Serahkan Bantuan untuk Korban Gempa NTB
Sesuai janjinya kala itu, Jazuli Juwaini menyerahkan gajinya bulan Agustus untuk korban gempa.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyerahkan langsung bantuan dari anggota Fraksi PKS DPR untuk korban gempa NTB.
Sesuai janjinya kala itu, Jazuli Juwaini menyerahkan gajinya bulan Agustus untuk korban gempa. Ia juga menyerahkan bantuan hasil donasi seluruh Anggota Fraksi PKS DPR.
"Bismillah, hari ini Fraksi PKS DPR menyerahkan bantuan untuk korban gempa NTB antara lain berupa 20 tenda, paket sembako, dan perlengkapan mandi, dan lain-lain," kata Jazuli melelui siaran pers yang diterima, Selasa (14/8/2018).
Menurut Anggota Komisi I ini, bantuan ini adalah bentuk empati dan kepedulian seluruh Anggota Fraksi PKS DPR atas saudara yang terkena musibah gempa.
Dirinya berharap bantuan Fraksi PKS ini dapat bermanfaat dan meringankan kebutuhan para korban yang saat ini masih membutuhkan banyak uluran tangan.
Jazuli bersama tim dan didampingi Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi NTB Johan Rosihan.
"Hari ini saya datang langsung bekerja sama dan didampingi oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi NTB Bapak Johan Rosihan selain untuk menyerahkan bantuan, juga untuk melihat langsung kondisi korban," kata Jazuli.
Menurutnya, penampungan pengungsi dan penanganan korban gempa secara umum oleh pemerintah pusat maupun Pemda.
"Kita juga ingin mendengar langsung aspirasi dan harapan masyarakat termasuk pemda terhadap proses tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Jazuli menyatakan bahwa Fraksi PKS DPRD NTB sudah mengusulkan musibah gempa ini sebagai Bencana Nasional.
Fraksi PKS Pusat, kata Jazuli, akan menguatkan usulan ini kepada Pemerintah Pusat, sambari berharap agar Pemerintah Daerah tidak ragu atau gengsi mengusulkan bencana nasional.
"Yang terpenting, dengan status tersebut upaya penyelamatan korban, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung baik dan cepat dengan dukungan optimal dari Pemerintah Pusat," katanya.