TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan saat sidang tahunan MPR 2018, penuh dengan muatan kampanye.

"Saya menyatakan pidato Ketua MPR tidak etis, diucapkan dalam sebuah pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus," ucap Misbakhun‎ di gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Menurutnya, pidato yang diucapkan Zulkifli dihadapan Presiden Joko Widodo, penuh dengan terminalogi kampanye yang digunakan untuk mengkritik pemerintah.

"Pemerintah telah memberikan penjelasan yang memadai tentang permasalahan yang disampaikan. Jadi harus ada kebesaran hati sebagai ketua lembaga MPR jangan gunakan lembaga ini dan acara kenegaraan untuk memasukan materi kampanye," ujarnya.

Misbakhun pun mengimbau Zulkifli agar berkampanye pada tempat yang tepat, bukan saat memberikan pidato kenegaraan yang seharusnya ikut turut menunjukkan sikap kenegarawan dihadapan masyarakat.

‎"Silahkan berkampanye, tapi jangan menggunakan (pidato kenegaraan), silahkan berkampanye walau masanya belum waktunya," ucapnya.

‎Saat berpidato, Zulkifli yang juga merupakan ketua umum PAN sempat menyinggung soal permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini.

"Sebagai wakil rakyat dan Ketua MPR saya menegaskan tak ada kemerdekaan di dalam kemiskinan dan tak ada kemerdekaan tanpa keadilan sosial," kata Zulkifli dalam pidatonya.

Zulkifli mengatakan terdapat tiga persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini. Pertama yakni masalah kesenjangan.

"Selain itu turunya pendapatan masyarakat," katanya.

Selain itu permasalah ketiga yakni kestabilan harga. Pemerintah menurut Zulkifli harus dapat mengendalikan harga kebutuhan rumah tangga sehingga daya beli masyarakat terjaga.

"Bapak Presiden ini titipan emak-emak titipan rakyat Indonesia agar harga harga terjangkau," katanya.