TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa tak masalah masuk  jajaran anggota dewan pengarah tim kampanye nasional bakal capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meski demikian, Jusuf Kalla memastikan tidak akan menjadi juru kampanye pasangan tersebut sehingga kinerja sebagai wapres tak terganggu.

"Jadi dewan pengarah saja boleh-boleh saja. Kalau jurkam atau pengurus ke mana-mana itu tidak boleh," kata Jusuf Kalla DI Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Jusuf Kalla sebelumnya sudah menolak saat diminta menjadi ketua tim kampanye nasional Namun ia tak menolak saat diminta menjadi dewan pengarah.

Nama Jusuf Kalla sudah masuk susunan timses Jokowi-Ma'ruf yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Jusuf Kalla mengatakan, sebagai anggota dewan pengarah, ia hanya bertugas memberikan arahan kepada tim.

Ia memperkirakan, rapat dewan pengarah hanya akan berlangsung sekali dalam satu bulan.

"Pengarah tentu memberikan arahan sehari sebulan. Kerja itu hanya rapat saja. Tidak operasional," kata dia.

Jusuf Kalla pun meminta, para menteri dan pejabat yang masuk dalam susunan kepengurusan Jokowi-Ma'ruf bisa melakukan metode serupa.

Menurut dia, para menteri boleh saja masuk kepengurusan tapi tidak ikut menjadi juru kampanye yang akan menyita waktu.

Para menteri yang masuk timses Jokowi yakni Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Juru Bicara Presiden Johan Budi.

"Ya kalau jadi jurkam pasti tidak boleh," kata dia. (Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "JK Pastikan Tidak Jadi Juru Kampanye Jokowi-Ma'ruf"