Ali Ngabalin: Aksi #2019GantiPresiden Itu Makar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin ‎menilai gerakan 2019GantiPresiden merupakan gerakan makar yang harus dihentikan.

Baca: Toyota Indonesia Lirik Negara Baru untuk Tujuan Ekspor

"Makar itu, makar harus dihentikan seluruh aktivitasnya, harus diback-up," ujar Ngabalin saat dihubungi, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Menurut Ngabalin, #2019GantiPresiden memiliki arti pada 1 Januari 2019, maka Presiden Indonesia yang saat ini diduduki Joko Widodo harus diganti.

‎"Artinya itu tindakan makar, dengan begitu sementara yang kita tahu dalam regulasi 17 April Pemilu presiden yang baru.  karena itu, seluruh aktivitas dan deklarasi yang terkait pergantian presiden harus dihentikan karena itu gerakan gerombolan pengacau keamanan negara," papar Ngabalin.

Sementara terkait kebebasan berpendapat, kata Ngabalin, semua negara demokrasi di dunia memiliki aturan yang tidak boleh dilakukan semena-mena, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998.

‎"Ada syarat untuk kepentingan persatuan dan kesatuan, menghargai pendapat orang lain, tidak mengacau keamanan, lihat di pasal 16 dan pasal 15 sanksinya," tuturnya.

"UU KUHP mereka  melawan polisi, sementara polisi adalah representasi hukum, sebabnya polisi yang membubarkan harus diberikan penghargaan karena tidak boleh dibiarkan. Aksi ini kan ada yang pro dan kontra akan ganggu keamanan, kalau dibiarkan jadi konflik horizontal," sambung Ngabalin.

Agar tidak diartikan gerakan makar, Ngabalin pun menyampaikan ‎#2019GantiPresiden harus diubah menjadi #17April2019 Ganti Presiden. "Kalau 2019 itu makar," ucapnya.