Tribun

Dihalangi Hak Politiknya, Mantan Gubernur Aceh Laporkan KPU RI ke DKPP

Panwaslih Aceh mengabulkan permohonan Abdullah Puteh yang menggugat KIP Aceh. Dengan dikabulkannya gugatan ini, Puteh bisa kembali nyalon

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Dihalangi Hak Politiknya, Mantan Gubernur Aceh Laporkan KPU RI ke DKPP
Tribunnews.com/Glery
Mantan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh, melaporkan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Padahal, menurut dia, UU Pemilu menyebutkan mantan narapidana yang diancam hukuman 5 tahun penjara dan telah selesai menjalani masa hukuman, harus mengumumkan kepada publik tentang riwayat pidana. Dia mengaku sudah melakukan hal tersebut.

"Ini kegaduhan nasional akibat kegenitan KPU. Dan itu, KPU sudah menyimpang dari UUD 1945. KPU sudah anti pancasila," kata Abdullah Puteh.

Untuk itu, dia berharap, DKPP sebagai
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dapat menegakkan etika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"DKPP sebagai penyelenggara berkewenangan menegakkan etika harus ditindak yang salah ini melakukan penyimpanan, kegaduhan demokrasi," tambahnya.

Seperti diketahui, Abdullah Puteh pernah dijebloskan ke Rutan Salemba, Jakarta karena dituduh melakukan korupsi dalam pembelian 2 buah helikopter PLC Rostov jenis MI-2 senilai Rp 12,5 miliar, pada 7 Desember 2004.

Pada 11 April 2005, Puteh divonis hukuman penjara 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas