Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengangap pengakuan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih soal adanya aliran dana suap proyek PLTU Riau 1 ke Munaslub Golkar sengaja diolah media.

"Ya ini kan anda yang ngolah-ngolah juga," ujar Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Baca: Pascacerai, Mantan Suami Berharap Hubungannya dengan Nina Tamam Berjalan Baik

Menurut Airlangga proyek PLTU Riau yang menjerat Eni tidak ada hubungannya dengan partai.

Menurutnya rentang waktu antara proyek tersebut diinisiasi dengan berlangsungnya Munaslub Golkar sangat jauh.

Airlangga justru mempertanyakan media yang terus menanyakan soal adanya aliran dana tersebut.

"Dari sequence waktu sudah jelas kapan kegiatan ini diinisiasi kapan itu Munas Golkar dan itu tidak ada hubungannya dengan institusi. Kenapa asik ganggu Golkar terus," katanya.

Baca: Berkunjung ke London, Tristan Juliano Mengaku Rindu Ketoprak

Menurut Airlangga sudah jelas bahwa Golkar mengusung tagline Golkar bersih.

Apa yang dilakukan kader merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak ada hubungannya dengan partai.

"Apa yang dilakukan oleh kader oleh anggota yang bermasalah kan sudah dijelaskan dan segera diambil tindakan yang tegas yaitu tidak duduk lagi di dalam pengurus," katanya.

Baca: Ombudsman Minta Menteri dan Kepala Daerah yang Jadi Tim Sukses Cuti atau Mengundurkan Diri

Sebelumnya Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengaku uang suap dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 mengalir ke Partai Golongan Karya (Golkar).

Eni Saragih menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/8/2018).

Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham.

"Saya diperiksa untuk Pak Idrus Marham," ujar Eni.

Penyidik KPK, ucap Eni, mendalami sejauh mana dirinya mengenal Idrus.

Saat diinterogasi, Eni mengaku mengenal Idrus sejak masih sama-sama di Komite Nasional Pemuda Indonesia.

Saat itu, Idrus menjabat sebagai Ketua Umum DPP KNPI.

Perkenalan itu, berlanjut saat Eni menggantikan posisi Idrus sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada 2016 lalu.

"Waktu saya kenal dengan Pak Idrus Marham, saya katakan, 'Ya, saya kenal dari sejak zaman KNPI sampai LPM, sampai Golkar, dan sebagainya. Saya menceritakan semua hal itu," kata Eni.

Dalam kasus ini, Idrus diduga dijanjikan uang 1,5 juta dollar Amerika Serikat terkait kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1.

Namun, ucap Eni, penyidik tak menanyakan sampai sejauh itu.

"Enggak, enggak. Kalau itu, enggak sampai ke sana," ucap Eni.

Namun, Eni mengakui aliran dana suap proyek PLTU Riau-1, sebagian dari Rp 2 miliar untuk pembiayaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada 2017.