Bantuan Pendanaan Ditjen PDTu Tahun Depan Difokuskan di 50 Kabupaten
Daerah yang penyerapan anggarannya masih rendah agar dipacu lagi serta evaluasinya diperketat
TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2019 di jakarta.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Daerah mendukung pelaksanaan kegiatan yang akan difasilitasi Ditjen PDTU tahun depan dalam upaya memenuhi kebutuhan daerah.
Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi menyatakan, daerah yang penyerapan anggarannya masih rendah agar dipacu lagi serta evaluasinya diperketat.
“Pemerintah daerah juga diharapkan betul-betul memberikan perhatian terhadap kelengkapan data dukung dan dokumen lainnya agar kegiatan berjalan lancar,” ujar Anwar Sanusi, Jumat (31/8/2018).
Aisyah Gamawati, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kemendes PDTT menyatakan, saat ini ada 54 kabupaten yang masih termasuk dalam kategori daerah rawan pangan, 23 kabupaten perbatasan, 95 kabupaten rawan bencana, dan 58 kabupaten pulau kecil dan terluar yang menjadi perhatian dari program kerja Ditjen PDTu.
Baca: Tarif Listrik 900 VA Naik Karena Subsidinya Dicabut, Dialihkan untuk 2.500 Desa Tertinggal
"Untuk bantuan pendanaan 2019, kita fokuskan pada 50 kabupaten, dari 122 kabupaten daerah tertinggal yang merupakan bagian dari program dan target kerja direktorat tahun 2015 – 2019,” kata Aisyah.
Ke-50 Kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia itu meliputi daerah-daerah berkarakteristik tertentu seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, pasca bencana, daerah pulau-pulau kecil dan terluar serta daerah perbatasan yang masih kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi masyarakatnya.
"Diantaranya Kabupaten Aceh Singkil, Kepulauan Mentawai, Manggarai Barat, Kayong Utara, Konawe Kepulauan, Tojo Una Una, Sambas, Bengkayang, Bima, Ende, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Biak Numfor, Yapen, Alor, Lebak, Pandeglang," tuturnya.
Berbagai kegiatan akan dikerjakan dalam rencana kerja tahun 2019, diantaranya pembangunan sarana air bersih, pengembangan desa wisata, pengadaan kapal barang dan penumpang untuk pulau kecil dan terluar.
Juga pengembangan potensi sumberdaya potensial seperti perluasan ladang garam dan rumput laut, perbaikan sarana jalan, penyediaan alat early warning system (EWS), pembangunan embung, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, dan juga penguatan masyarakat adat melalui festival budaya .
