TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2019 di jakarta.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Daerah mendukung pelaksanaan kegiatan yang akan difasilitasi Ditjen PDTU tahun depan dalam upaya memenuhi kebutuhan daerah.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi menyatakan, daerah yang penyerapan anggarannya masih rendah agar dipacu lagi serta evaluasinya diperketat.

“Pemerintah daerah juga diharapkan betul-betul memberikan perhatian terhadap kelengkapan data dukung dan dokumen lainnya agar kegiatan berjalan lancar,” ujar Anwar Sanusi, Jumat (31/8/2018).

Aisyah Gamawati, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kemendes PDTT menyatakan, saat ini ada 54 kabupaten yang masih termasuk dalam kategori daerah rawan pangan, 23 kabupaten perbatasan, 95 kabupaten rawan bencana, dan 58 kabupaten pulau kecil dan terluar yang menjadi perhatian dari program kerja Ditjen PDTu.

Baca: Tarif Listrik 900 VA Naik Karena Subsidinya Dicabut, Dialihkan untuk 2.500 Desa Tertinggal

"Untuk bantuan pendanaan 2019, kita fokuskan pada 50 kabupaten, dari 122 kabupaten daerah tertinggal yang merupakan bagian dari program dan target kerja direktorat tahun 2015 – 2019,” kata Aisyah.

Ke-50 Kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia itu meliputi daerah-daerah berkarakteristik tertentu seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, pasca bencana, daerah pulau-pulau kecil dan terluar serta daerah perbatasan yang masih kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi masyarakatnya.

"Diantaranya Kabupaten Aceh Singkil, Kepulauan Mentawai, Manggarai Barat, Kayong Utara, Konawe Kepulauan, Tojo Una Una, Sambas, Bengkayang, Bima, Ende, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Biak Numfor, Yapen, Alor, Lebak, Pandeglang," tuturnya.

Berbagai kegiatan akan dikerjakan dalam rencana kerja tahun 2019, diantaranya pembangunan sarana air bersih, pengembangan desa wisata, pengadaan kapal barang dan penumpang untuk pulau kecil dan terluar.

Juga pengembangan potensi sumberdaya potensial seperti perluasan ladang garam dan rumput laut, perbaikan sarana jalan, penyediaan alat early warning system (EWS), pembangunan embung, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, dan juga penguatan masyarakat adat melalui festival budaya .

Hasrul Edyar, Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar mengingatkan hendaknya pemerintah daerah yang akan mendapat bantuan perlu memperhatikan permasalahan dan status aset lahan untuk lokasi kegiatan sehingga proyek bisa tetap berlanjut setelah program selesai dan tanpa ada permasalahan di kemudian hari.

"Serta terutama hasil pembangunan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah pulau kecil dan terluar," katanya.

Paparan dari Aloisius, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, menyampaikan bahwa pada 2019 medatang, wilayahnya akan memfokuskan pada proyek unggulan berupa penyediaan sarana dan prasarana produksi garam dan budidaya rumput laut.

“Rencananya akan dilaksanakan di Pulau Selaru, yang juga merupakan pulau terluar di Indonesia,” ujar Aloisius. "Dukungan Ditjen PDTu KemendesPDTT sangat membantu rencana itu”, tambahnya.

lyandri, Kasubag Potensi KewilayahanPerbatasan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, merencanakan akan menggunakan dana program percepatan pembangunan dari Kemendes PDTT ini untuk perluasan jalan penghubung antara jalan paralel dengan jalan nasional di Desa Sanatap, Kecamatan Sajingan Besar, dalam rangka penguatan daerah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Indonesia.

Begitu pula, Flora, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan berterima kasih daerah diberi perhatian dan kembali mendapatkan bantuan pendanaan dari KemendesPDTT khususnya Ditjen PDTu, untuk program kerja 2019.