TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Pimpinan DPR mendorong TNI, Polri dan BIN untuk terus mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh manuver politik para politisi.

Manuver politik oleh siapa pun tidak boleh mengorbankan masyarakat, apalagi mengadudomba kelompok-kelompok masyarakat hanya karena beda pilihan politik.

"Pimpinan DPR bersyukur dan memberi apresiasi kepada TNI, Polri dan BIN karena sejauh ini berhasil menetralisir keadaan ditengah maraknya manuver para politisi. Pimpinan DPR berharap apa yang terjadi di Surabaya dan Riau belum lama ini tidak berulang di kota-kota lainnya," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo, Senin (3/9/2018).

"Karena itu, tindakan antisipatif patut diteruskan. Seperti diketahui, dua kelompok massa nyaris bergesekan di Surabaya dan Riau saat menyikapi deklarasi #2019 ganti presiden," tambahnya.

Diungkapkan, suasana menuju tahun politik 2019 menghadirkan pemandangan yang tidak menyenangkan untuk dilihat banyak orang. Kondusifitas beberapa kota di Jawa dan sejumlah daerah lain berpotensi terganggu akibat manuver para politisi yang tidak dapat diterima oleh sebagian warga.

"Kegiatan deklarasi #2019 Ganti Presiden tidak salah dan memang tidak boleh dipersalahkan atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat," katanya.

"Ketika para penggiat deklarasi ini punya massa pendukung di beberapa tempat, juga tidak boleh dikecam. Bahkan semua pihak patut menerimanya sebagai fakta apa adanya," Bamsoet mengingatkan.

Akan tetapi, lanjutnya ketika pergerakan dari massa pendukung deklarasi dan massa penolak deklarasi berpotensi bentrok dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas), negara cq aparat keamanan di setiap daerah wajib hadir untuk menengahi sekaligus mencegah gesekan.

"Masing-masing kelompok beserta massa pendukungnya wajib menahan diri. Semua pihak juga harus menghormati aparat keamanan di setiap daerah ketika mereka harus membuat keputusan terbaik untuk meminimalisir risiko sekecil apa pun," ia mengingatkan.