TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan banyak pihak yang terintimidasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fahri Hamzah bahkan mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang kerap mendapat intimidasi dari KPK.

Baca: Soroti Asian Games 2018, Pujian Fahri Hamzah Hingga Singgung Kearifan Lokal Indonesia

"KPU dan Bawaslu harus keukeuh. Karena KPU dalam hal ini adalah KPU yang terintimidasi. Dan saya ingin mengatakan, semua terintimidasi di negara ini. Siapa yang tak terintimidasi oleh KPK?" tanya Fahri Hamzah dalam diskusi yang bertajuk "Polemik PKPU (Caleg Koruptor dan Calon DPO)" di Media Centre DPR RI, Senayan, Selasa (4/9/2018).

Tak hanya itu, Fahri Hamzah juga menjelaskan beberapa kejadian yang melibatkan petugas KPK.

Fahri Hamzah menuturkan pernah mendapat laporan dari imigrasi bandara saat petugas KPK berada di bandara dan sedang mengantre.

Namun, lanjutnya, petugas KPK itu melarang adanya jalur VIP di antrean.

"Tiba-tiba dia (petugas KPK) keluar dan dia panggil petugas, dikasih kartunya. 'Saya dari KPK. Ini nggak boleh ada lagi nih VIP-VIP begini. Kalau nggak itu bisa saya tangkap orang-orang itu'," jelas Fahri Hamzah.

"Saya Ketua Panja UU Imigrasi. Saya cantumkan pasal VIP, loh jadi hilang?" tambah Fahri Hamzah.

Tak berhenti sampai di situ, Fahri Hamzah juga mengeluhkan saat KPK datang menyambangi Lapas Sukamiskin, Bandung, beberapa waktu lalu.

"Anda bayangkan KPK itu bisa datang ke Sukamiskin. 'Bongkar ini! Ini nggak boleh lagi'," ujar Fahri Hamzah dengan nada cukup tinggi menirukan ucapan petugas KPK saat di Lapas Sukamiskin.

Setelah kejadian itu, Fahri Hamzah menuturkan ada pihak lapas yang dipecat dan ada juga petugas yang kerap kali menunggu kepastian perintah dari KPK.

"Akhirnya itu lapas, sebagai wujud dari penyelenggaraan negara yang independen untuk menormalisasi kehidupan narapidana, itu menjadi hilang fungsinya. Muncul ketegangan, orang kembali dihukum," papar Fahri Hamzah.

Ia menjelaskan kejadian tersebut tak berbeda jauh pada saat zaman otoriter sebelumnya.

"Zaman otoriter kembali datang ke lapas-lapas. Di lapas, di imigrasi, di daerah. Datang hanya untuk nunjukkin 'kamu itu bisa saya tangkap'," jelasnya.

Fahri Hamzah turut mengkritik penangkapan 41 DPRD Kota Malang, Jawa Timur yang ditangkap KPK.

Baca: Kenalkan ke Publik, Pengelola Bakal Sosialisasikan Museum DPR Lewat Instagram

"Sekarang dia tangkep orang-orang di Malang. Mana ada orang korupsi berjamaah gitu," pungkas Fahri Hamzah.

Diskusi tersebut dihadiri oleh Mantan Gubernur Aceh sekaligus politikus Golkar Abdullah Puteh, Anggota DPR RI Henry Yosodiningrat, serta anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja. (TribunJakarta.com/Erlina F Santika)