TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, HR Agung Laksono, mengungkapkan hasil keputusan Rapat Pleno ke-19 Dewan Pakar Partai Golkar, Selasa (4/9/2018).

Dalam rapat itu, dibicarakan sejumlah hal.

Agung sendiri menyebut ada enam poin yang akan dilakukan Golkar demi pencapaian misi tersebut.

"Pertama, Dewan Pakar melalui DPP Partai Golkar, menghimbau agar seluruh jajaran Partai Golkar menjaga soliditas dan kekompakan seluruh jajaran Partai Golkar," ujar Agung, di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (4/9/2018).

Ia menilai penting agar solid dan kompak dalam satu visi, misi, langkah, dan gerakan untuk memenangkan partai Golkar dalam Pilpres dan Pileg 2019.

Baca: Ganti Uang Munaslub Golkar, Deisti Novanto Serahkan Rp 5 Miliar ke KPK

Itu juga berguna menjamin kesinambungan, pembangunan, dan memperkuat peran Partai Golkar dalam memberikan kontribusinya bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kedua, terkait kasus-kasus hukum yang menimpa beberapa kader Golkar, Dewan Pakar meminta semua pihak menghormati proses penegakan hukum.

Terkait sejumlah kader yang korupsi, Dewan Pakar menyebut itu kasus individu dan bukan kasus Partai Golkar sebagai institusi ketembagaan partai politik.

Ketiga, meminta DPP Partai Golkar untuk konsisten pada ketentuan AD/ART dan aturan pelaksanaannya dengan prinsip PDLT Partai Golkar dalam melakukan rekrutmen untuk jabatan publik, baik untuk legislatif maupun eksekutif.

"Keempat, semakin mendekatnya penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019, Dewan Pakar meminta agar Ketua Umum DPP Partai Golkar segera mengambi langkah-langkah pro aktif dengan melakukan komunikasi politik melalui kunjungan ke daerah-daerah," katanya.

Poin kelima, Agung mengatakan DPP Partai Golkar harus tetap konsisten untuk tidak memasukkan caleg yang berstatus mantan napi korupsi.

"Kami mendukung langkah-langkah KPU terhadap upaya mewujudkan parlemen yang bersih dan berwibawa," tutur Agung.

"Terakhir, Dewan Pakar Partai Golkar meminta kepada DPP Partai Golkar agar senantiasa memperhatikan aspek penguatan ideologi nasional Pancasila yang diterjemahkan ke dalam pelaksanaan fungsi-fungsi konstitusional partai politik," pungkasnya.