Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Keuangan merealisasikan dana bantuan pendidikan untuk masyarakat korban gempa Lombok sesuai janji.

Menurutnya, Menteri Keuangan sebelumnya akan mencairkan dana siap pakai Rp230 miliar kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun faktanya hingga kini belum ada.

Dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (05/9/2018), Fikri menjelaskan dana siap pakai yang dimaksud adalah komitmen Kemenkeu untuk rehabilitasi bencana gempa di Lombok sebesar Rp1 triliun.  Anggaran tersebut diambil dari dana cadangan  di APBN yang disiapkan pemerintah sebesar Rp3,3 triliun khusus untuk penanganan bencana selama 2018.

Politisi PKS itu mengaku telah mengkonfirmasi hal itu langsung ke Kemendikbud ketika rapat kerja pada pekan lalu. Dan hasilnya, dana siap pakai tersebut belum ditransfer ke Kemendikbud.

Karenanya, Kemendikbud berkomitmen untuk menyalurkan dana sebesar Rp229 miliar untuk penanganan infrastruktur pendidikan di Lombok pasca gempa.

“Namun, itupun dari optimalisasi APBN 2018 melalui perubahan DIPA. Dan optimalisasi perlu diusulkan dulu ke dewan, untuk kemudian dibahas bersama melalui rapat kerja.   Jadi sifatnya tidak instan dan bisa jadi lama,” imbuh Fikri.

Menurut Fikri, penanganan bencana sifatnya cepat tanggap, maka seharusnya dana on-call (siap pakai) yang dicairkan, bukan dengan optimalisasi anggaran. Karena itu, semestinya dana bencana tidak melalui mekanisme pembahasan anggaran yang berliku , tetapi langsung dicairkan sesuai kebutuhannya.

“Apalagi melihat kondisi infrastruktur pendidikan di Lombok yang rusak parah, kita harus selamatkan nasib pendidikan anak-anak korban gempa di sana dengan segera,” ujar politisi dapil Jawa Tengah itu.

Faqih menjelaskan, kondisi terkini di Lombok berdasarkan data yang didapat Komisi X DPR RI saat kunjungan kerja ke spesifik Lombok Senin (03/9/2018) lalu, terdapat 977 sekolah dan satuan pendidikan yang terdampak gempa.

Sebanyak 3.655 ruang kelas rusak, 1.806 diantaranya rusak parah, 891 rusak sedang, dan 958 rusak ringan. Gempa berkekuatan 7 skala Richter pada 5 Agustus 2018 dan disusul 6,9 skala Richter pada 19 Agustus, menyebabkan 40.225 siswa dan guru mengungsi.

“Namun, karena beberapa kali gempa dan rawannya bangunan sekolah yang ambruk akibat gempa, hampir semua sekolah meliburkan siswa,” imbuh Fikri.

Selain itu, banyak korban gempa yang trauma tinggal di dalam rumah atau bersekolah di dalam gedung, karena kuatir roboh. Hal ini menyebabkan bisa dibilang seluruh siswa dan perangkat pendidikan di Lombok terdampak. Bila demikian maka jumlahnya mencapai 145.452 siswa terdampak.

Saat ini aktifitas belajar mengajar dilakukan di bawah tenda-tenda darurat. Menurut data pos pendidikan gempa Lombok, dibutuhkan setidaknya 557 tenda sekolah darurat beserta 557 perlengkapan belajar. 

Update terakhir tenda sekolah darurat baru ada 112 buah, sedangkan yang terpasang baru 45 buah.  Sedangkan paket sekolah baru ada 5000 paket, dan yang terdistribusi baru 1.200 paket.

Melihat kondisi tersebut di atas, Fikri mendesak pemerintah segera menyalurkan bantuan pendidikan yang dibutuhkan.

“Jadi tolong, jangan lakukan pencitraan lagi soal pemerintah yang dermawan, segera buktikan saja dengan riil,” pungkasnya.(*)