Resolusi AIPA Harus Didukung Legislasi Nasional
Anggota BKSAP DPR RI Amelia Anggraini mengatakan, semua resolusi yang dihasilkan komite-komite dalam sidang AIPA harus didukung dengan legalisasli nas
Editor: Content Writer
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Amelia Anggraini mengatakan, semua resolusi yang dihasilkan komite-komite dalam Sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) harus didukung dengan legislasi nasional di masing-masing negara peserta. Tanpa itu, resolusi hanya jadi catatan di atas kertas tanpa bisa ditindaklanjuti oleh semua parlemen anggota AIPA.
Menurut Amelia, usai mengikuti rangkaian Sidang Umum AIPA ke-39 di Singapura, Kamis (6/9/2018), DPR RI sendiri sudah menghasilkan banyak produk legislasi yang mendukung resolusi-resolusi yang dihasilkan Sidang Umum AIPA ke-39. Ia sendiri masuk menjadi anggota Komite Sosial dalam AIPA kali ini.
“Ada tiga resolusi penting yang dihasilkan Komite Sosial, yaitu resolusi menyangkut fake news (pemberitaan palsu), resolusi tentang difabel, dan resolusi lingkungan hidup,” ujarnya, menjelaskan.
Dua resolusi Komite Sosial sudah banyak didukung oleh legislasi nasional. Kecuali resolusi pemberitaan palsu, ini harus segera didukung dengan legislasi terbaru.
Komite Sosial memandang perlu ada resolusi pemberitaan palsu ini untuk menjaga stabilitas negara. Tentu saja ada catatan penting yang menyertainya. Ditambahkan Anggota F-NasDem DPR RI itu, pengaturan tentang resolusi yang disebut fake news tersebut tidak boleh membatasi kebebasan berekspresi untuk media di suatu negara.
Sementara resolusi difabel, sambung Amelia, delegasi DPR RI sudah menyampaikan agar kaum difabel diberi akses seluas-luasnya untuk mendapat pekerjaan sekaligus pelatihan-pelatihan kerja. Usulan ini didukung semua delegasi parlemen ASEAN lainnya. Delegasi DPR RI, kata Amelia, juga banyak merubah konstruksi resolusi dari kata per kata, hingga paragraf per paragraf.
Delegasi DPR RI sangat kritis dalam pengambilan keputusan di setiap komite. Sedangkan untuk resolusi lingkungan, para delegasi parlemen ASEAN diimbau menyiapkan regulasi terhadap dampak buruk perubahan iklim.
“Penggunaan bio diversity bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. Ini penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi,” ungkapnya lebih jauh. (*)
