Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Program Tim Kampanye Nasional koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, Aria Bima menyebut adanya dugaan daftar pemilih tetap (dpt) ganda bukan hal baru menjelang pemilihan umum.

"Dpt ganda ini bukan suatu yang pertama sejak saya ini ikut pilpres. Ini sudah keempat kali, pileg empat kali," kata Aria Bima di Rumah Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (11/9/2018).

Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini mendesak pihak terkait yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus pebih serius menyelesaikan persoalan dpt.

Baca: Hasil Akhir Indonesia Vs Mauritius Laga Uji Coba, Skuat Garuda Berhasil Menang Dramatis

"ini harus benar-benar divalidasi, divalidasi dengan instrumen instrumen yang tepat dan mengerti betul persoalannya. KPU lah finalisasi akhir untuk dpt, dan saya berharap proses validasi dpt itu harus secara transparan dan akuntabel," ujar Aria Bima.

Lebih lanjut, Aria juga mengatakan masalah dpt ganda ini tidak hanya dibebankan ke KPU saja. Aria mendesak agar partai politik dituntut aktif dalam mendata adanya temuan soal dpt ganda.

Namun, ia meminta parpol tidak terlibat dalam investigasi terkait adanya dpt ganda.

Sehingga, jika adanya dpt ganda, kader partai politik bisa meneruskan hal tersebut ke KPU untuk segera ditindaklanjuti.

"Enggak usah diajak parpol, kerja pak, saya saja kerja di dapil saya," jelasnya.

Baca: OMNI Hospitals Pekayon Siap Layani Warga Bekasi

Dikabarkan sebelumnya, tim koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih menemukan sisa 6,8 juta daftar pemilih tetap ganda dari hasil penyisiran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama 10 hari.

Angka tersebut merupakan sisa penyisiran dari 25 juta dpt ganda yang dilaporkan koalisi Prabowo dan Sandiaga.

Temuan angka 6,8 juta tersebut juga dari hasil validasi KPU.