TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bawaslu DKI Jakarta menemukan 10.626 data pemilih yang dianggap ganda. Ini merupakan hasil mencermati kejanggalan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin mengatakan, temuan DPT ganda direkomendasikan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-DKI Jakarta kepada KPU DKI Jakarta, setelah diverifikasi faktual di lapangan terbukti terdapat 1.332 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Proses verifikasi itu meliputi NIK Nama Ganda, NIK Nama Tanggal Lahir Gand, NIK sama dan Nama Tanggal Lahir Ganda.

"Bawaslu DKI Jakarta akan terus melakukan pengawasan terhadap verifikasi kebenaran data tersebut untuk memastikan DPT Pemilu 2019 di Jakarta tidak bermasalah," ujar Burhanuddin, Rabu (13/9/2018).

Selain menemukan data ganda, kata dia, Bawaslu DKI Jakarta masih menemukan orang meninggal, orang yang sudah pindah alamat keluar Jakarta, orang yg tidak ber-KTP elektronik masih terdaftar dalam DPT.

Dia menjelaskan, keakuratan DPT tidak hanya memastikan hak pilih warga negara, tetapi berkaitan efisiensi anggaran. Hal ini terkait dengan pengadaan logistik pemilu 2019.

Dia menambahkan, data ganda, secara faktual semestinya dapat dihapus, karena ini data pemilih, bukan data kependudukan.

"Bawaslu DKI Jakarta dan jajaran terus melakukan pencermatan terhadap DPT sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap rakyat sebagaimana komitmen Bawaslu untuk menjaga hak pilih di seluruh negeri," katanya.