KPK Periksa Ketua Pengadilan Negeri Medan
Selain Marsudi, penyidik juga memanggil staf honorer wakil ketua PN Medan, Raymondus Candra Lubis, dua pengacara Fachrudin Rifai dan Suhardi.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Medan, Marsudin Nainggolan.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TS (Tamin Sukardi)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Selain Marsudi, penyidik juga memanggil staf honorer wakil ketua PN Medan, Raymondus Candra Lubis, dua pengacara Fachrudin Rifai dan Suhardi.
Kemudian, penyidik juga akan memeriksa dua orang sari kalangan swasta, yakni Tandeanus dan Tadjuddin.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka.
Mereka yakni Hakim Merry Purba, panitera pengganti PN Medan Helpandi, terdakwa Tamin Sukardi dan orang kepercayaan Tamin Sukardi, Hadi.
Oleh penyidik, Merry dan Helpandi diduga menerima suap dari Tamin dan Hadi untuk mempengaruhi putusan majelis hakim di vonis Tamin.
Total uang suap yang diberikan 280 ribu SGD.
Dalam perkara Tamin, Merry merupakan anggota majelis hakim.
Sedangkan keduanya, Wahyu Prasetyo, Wakil Ketua PN Medan yang sempat diamankan KPK namun akhirnya dilepaskan dan berstatus saksi.
Di Putusan yang dibacakan pada Senin (27/8/2018), Merry menyatakan dissenting opinion.
Tamin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 132 miliar.
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp 132 miliar.