Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menjalankan fungsinya, harus independen, bebas intervensi, dan menggunakan standar baku yang diakui dunia internasional.

Termasuk, dalam menghasilkan data kemiskinan yang menjadi bahan perdebatan akhir-akhir ini. Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate pun mengkonfirmasi langsung hal itu kepada Kepala BPS Suhariyanto.

“Sebagaimana amanat undang-undang, maka data-data yang disajikan oleh BPS, khususnya terkait dengan kemiskinan dan ketenagakerjaan, itu betul-betul dilakukan dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Johnny dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Deputi Senior Bank Indonesia di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menambahkan bahwa data-data BPS kerap kali dipakai sebagai alat politik untuk membingungkan masyarakat.

Terlebih pada saat pengambilan keputusan-keputusan besar terkait dengan warga negara, khususnya yang perlu mendapat perlindungan sosial, data ini menjadi alat politik karena digunakan dengan penafsiran pribadi dan sepihak.

Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan selama ini BPS selalu diminta untuk menyampaikan data-data sebenarnya.

Seburuk apapun data yang dihasilkan, biasanya akan dijabarkan kepada tindakan menuju perbaikan.

“Terimakasih Pak Johnny, saya yakinkan selama ini tidak ada intervensi dari pemerintah sama sekali,” pungkasnya.(*)