TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/9/2018) memutuskan menunda sidang ‎kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan terdakwa Irvanto Hendra Pambudi, keponakan Setya Novanto dan pengusaha Made Oka.

Hakim Ketua Yanto menunda sidang karena di saat yang sama ada pledoi kasus perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebanyak 500 lebih halaman.

"Saya sudah dikusi dengan penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum, sepakat untuk perkara ini ditunda Selasa minggu depan," ujar Yanto.

"Mohon maaf pada saksi yang sudah hadir. Pledoi perkara BLBI empat jam baru 97 halaman, sementara total pledoi 500 halaman. Jadi dari pada kelamaan menunggu, terlebih, saksi Setya Novanto dan Anang, dari Sukamiskin, jadi ditunda saja," kata Yanto.

Dalam sidang kali ini, jaksa KPK juga menghadirkan saksi lainnya yakni Isnu Edi, Chandra Erry, Ferry Tan, Melyana Jap, Foe Sew Hai, Wong Oey Philip Wijaya, Johanes Richard Tanjaya, dan Yimmy Iskandar alias Bobby.

Dalam kasus ini ‎Irvanto yang juga mantan Direktur PT Muarakabi Sejahtera didakwa turut serta melakukan korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Dia didakwa bersama-sama dengan pengusaha Made Oka Masagung.

Keduanya berperan menjadi perantara dalam pembagian fee proyek pengadaan barang atau jasa e-KTP untuk sejumlah pihak. Irvanto dan Made Oka juga turut serta memenangkan perusahaan tertentu dalam proyek itu.

Atas perbuatannya, Anang dan Made Oka didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.