Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyayangkan ada kadernya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditangkap karena diduga meminta jatah proyek rehabilitasi gempa di Mataram.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Airlangga menegaskan, bahwa sikap partainya jelas tidak akan memberikan toleransi kepada kadernya yang melakukan tindakan korupsi.

Baca: Gelar OTT Kali Pertama di Mataram, Kejari: Bayangin Orang Gempa Dikorupsi, Ini Sudah Keterlaluan

"Kalau kasus per kasus Partai Golkar kan mengambil tindakan yang tegas," tegasnya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (15/9/2018).

Dia menyebutkan, banyak kader Partai Golkar yang ditindak tegas karena telah melakukan tindak pidana korupsi di berbagai daerah, maupun pengurus pusat partai tersebut.

"Itu kan kasus satu orang, nah itu kan Partai Golkar juga tegas, kita langsung berhentikan," katanya.

Sebelumya, Anggota DPRD Mataram dari Fraksi Partai Golkar, Muhir terkena operasi tangkap tangan (OTT) tim Satuan Khusus (Satsus) Kejaksaan Negeri Mataram, Jumat (14/9/2018) pagi sekira pukul 10.00 WITA.

Baca: ‎Jokowi : Vaksinasi MR Untuk Kebaikan Anak-Anak Kita

Muhir ditangkap bersama Kepala Dinas Pendidikan Muhir Sudenom dan kontraktor proyek berinisial CT dan disangka meminta jatah uang proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa sebesar Rp 30 juta.

Uang tersebut diduga jatah yang diminta Muhir setelah anggaran proyek rehabilitasi SD dan SMP pasca gempa senilai Rp 4,2 miliar, disahkan dalam pembahasan APBD-P Kota Mataram Tahun 2018.