Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Siti Zuhro Duga DPT Sengaja Dibuat Bermasalah

"Memang ada kesengajaan by design. Kalau orang salah mungkin sekali, dua kali khilaf,"

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Siti Zuhro Duga DPT Sengaja Dibuat Bermasalah
Glery Lazuardi/Tribunnews.com
Siti Zuhro 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menduga ada unsur kesengajaan dalam munculnya sejumlah masalah pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019.

Menurut dia, hal biasa apabila permasalahan DPT terjadi hanya satu kali.

Baca: Taufik: Kalau Dipilih Jadi Wakil Gubernur, Status Calon Legislatifnya Gugur

Namun, dia menilai, permasalahan itu terjadi berulang kali setiap Pilkada ataupun Pemilu.

"Memang ada kesengajaan by design. Kalau orang salah mungkin sekali, dua kali khilaf, tetapi kalau salah setiap Pemilu setiap Pilkada ini bukan hal lumrah. Ini kesengajaan," kata Siti Zuhro, Senin (17/9/2018).

Dia menilai, permasalahan DPT merupakan kasus lama yang terjadi dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Baca: Tiga WNI Bebas Setelah Disandera Abu Sayyaf Selama Berbulan-bulan di Filipina

Menurut dia, DPT menjadi salah satu lahan yang dianggap seksi untuk dipolitisasi.

Berita Rekomendasi

"DPT kasus lama, setiap pemilu tiba, setiap pilkada datang selalu masalah DPT. DPT sudah jelas-jelas menjadi satu lahan lama yang dianggap sangat seksi untuk dipolitisasi," kata dia.

Untuk mengantisipasi permasalahan data kependudukan, pemerintah menginisiasi penggunaan KTP elektronik.

Baca: Polri Diminta Bergerak Cepat Tangani Hoax

Namun, belakangan dana untuk pengadaan KTP elektronik dikorupsi sebesar Rp 3,2 Triliun.

"Kita diberikan dana untuk mengelola database Indonesia yang sangat archipelago. Tetapi ternyata dana itu di korupsi. Dianggap dengan KTP-el semua bisa beres bukan malah beres panjang ceritanya karena kasus korupsi," kata dia.

Padahal, menurut dia, database kependudukan itu penting untuk menunjukkan ada kematian, kelahiran, termasuk dipergunakan saat pemilu.

Sehingga, dia menegaskan, perlu ada keseriusan dari semua pihak khususnya para elite politik

"Lebih bahaya ketika dipolitisasi. Bagaimana database itu seharusnya absah adanya ketika pemilu sudah mulai ditapaki, ini by design satu hal perilaku distortif yang seharusnya bisa kita mampu," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas