TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengetahui kekisruhan persoalan impor beras antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas).

"Sudah dilaporkan oleh Pak Menteri dan saya juga sudah lapor kok," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Baca: Ada Apa di Balik Rencana Impor Beras 2 Juta Ton Tahun Ini?

Mantan Panglima TNI itu menyebut, respons presiden saat itu adalah memerintahkan Menko Perekonomian untuk segera memanggil keduanya untuk duduk bersama.

"Secepatnya, tadi dari Presiden supaya Menko mengundang‎. Ini sebenarnya masalah komunikasi, nanti kalau udah dikomunkasikan oleh menteri koordinator saya pikir sudah," papar Moeldoko.

Ditemui di tempat yang sama, Darmin mengungkapkan akan segera memanggil Buwas, Enggar, bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk meminta penjelasan kekisruhan persoalan impor.

"Waktu beliau-beliau ini agak susah, sampai ada yang bilang bisanya malam, ada yang bilang sore pukul 16.00 WIB," paparnya.

Sebelumnya, Buwas sempat memberikan suara berbeda terkait impor beras.

Menurutnya, pemerintah lewat Kementerian Perdagangan tak perlu lagi mengimpor beras di paruh kedua tahun ini lantaran ketersediaan pasokan beras di gudang Bulog masih sekitar 2,4 juta ton.

Selain itu, Buwas juga menganggap impor beras tak perlu dilakukan lantaran Bulog tak memiliki tempat lagi untuk menampung pasokan beras dari impor.

"Perintah kemarin dari Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perdagangan bahwa kami harus impor 1 juta ton, tapi kami mau taruh di mana beras itu? Kecuali Menteri Perdagangan menyiapkan gudang atau kantornya beliau mau dipakai jadi gudang beras, itu baru saya akan impor," ucap Buwas, Rabu (19/9/2018).

Pada tahun ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita telah mengeluarkan izin impor 2 juta ton beras. Izin impor diberikan secara bertahap, yakni 500 ribu ton sebanyak dua kali serta 1 juta ton.