TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi angkat bicara terkait polemik impor beras antaran Kementerian Perdagangan dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Viva mengatakan polemik tersebut bukan yang pertama kali terjadi. Polemik serupa pernah terjadi sebelumnya dan menimbulkan kecurigaan masyarakat.

Baca: Ada Apa di Balik Rencana Impor Beras 2 Juta Ton Tahun Ini?

"Sering konflik kebijakan antarkementerian dan menimbulkan kecurigaan negatif dari publik ada potensi moral hazzard atas importasi beras," katanya Kamis, (20/9/2018).

Viva yang merupakan wakil ketua umum PAN tersebut mengatakan hingga saat ini pemerintah belum mampu mengendalikan kebijakan pangan. Akibatnya terus terjadi fluktuasi harga pangan.

"Terjadi konflik antarkementerian, amburadulnya data produksi dan konsumsi pangan, dan harga pangan di pasar seringkali fluktuatif," katanya.

Menyikapi polemik tersebut Viva mengatakan Komisi IV telah berkordinasi dengan Komisi VI untuk menggelar rapat gabungan. Dalam rapat tersebut nantinya akan diundang Kementerian Perdagangan, kementerian pertanian, dan juga Bulog.

"Untuk menjelaskan pencapaian kinerjanya atas tugas pokoknya. Kementan menjelaskan tentang data produksi pangan (beras), Kemendag melaporkan tentang kebutuhan konsumsi pangan, dan Bulog menjelaskan jumlah penyerapan gabah dan beras petani lokal," katanya.

Sebelumnya polemik Impor beras terjadi antara Bulog dengan Kemendag. Bulog berpandangan bahwa Indonesia saat ini tidak memerlukan Impor beras karena memiliki stok 2,4 juta ton.

Dengan ketersediaan tersebut, Bulog menilai tidak perlu ada lagi realisasi impor beras 2 juta ton.