TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA - Ombudsman RI mendorong dilakukannya audit terhadap posisi stok serta kapasitas seluruh pergudangan Perum Bulog.

Ini untuk mendapatkan kejelasan informasi dan data terkait ketersediaan stok pangan nasional.

"Pemerintah harus lakukan stok audit Bulog, termasuk kapasitas gudangnya untuk mengetahui situasi sebetulnya seperti apa. Apakah memang stoknya berlimpah, apakah gudangnya cukup atau tidak," ungkap anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, dalam siaran persnya, Sabtu (22/9).

Menurutnya, dari audit tersebut dapat terlihat dengan pasti berapa kapasitas gudang-gudang Bulog yang sesungguhnya.

Selain itu dapat diketahui juga berapa rata-rata produksi beras nasional yang masuk, untuk kemudian diimbangi dengan kebutuhan yang harus diimpor.

Selain itu, diperlukan juga evaluasi stok beras di pasaran dan tempat-penggilingan.

"Dari situ nantinya akan terlihat semuanya, berapa yang diserap dari petani, berapa stok di pasaran, dan berapa kebutuhan nasional. Kemudian dihitung kebutuhan impornya berapa. Karena impor ini kan untuk menutupi devisit neraca beras kita," tuturnya.

Alamsyah meminta kepada BPS untuk segera merilis hasil perhitungan data produksi beras yang telah dilakukan menggunakan metode kerangka sampling area (KSA).

"Pastikan informasi dan data pangan terpublikasi dengan baik ke masyarakat," imbuhnya.

Terkait dengan polemik yang terjadi antara Dirut Perum Bulog, Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dirinya berharap agar koordinasi dan komunikasi antar lembaga lebih dikedepankan.

"Sepertinya ada model komunikasi yang tidak klir, yang berawal dari pengambilan keputusan di Rakortas. Dimana didalam sudah disepakati, tapi diluar saling sanggah," kata Alamsyah. (KONTAN/Handoyo)