TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Presiden Joko Widodo membagikan 10.000 sertifikat tanah bagi masyarakat Tangerang, Banten.

Hal itu merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mencapai target pemberian tujuh juta sertifikat tanah di tahun ini.

Presiden bercerita, setiap datang ke berbagai provinsi selalu mendapatkan keluhan soal sengketa dan konflik tanah. Pasalnya, dari 126 juga bidang tanah yang harusnya bersertifikat, baru ada 46 juta sertifikat di 2015.

"126 juta sertifikat yang harusnya sudah dipegang rakyat. nyatanya baru 46 juta yang pegang, masih 80 juta sertifikat yang harus diserahkan," kata Presiden di ICE BSD City, Rabu (26/9).

Sebab, dahulu pemerintah setidaknya hanya mampu mencetraj 500.000-600.000 sertifikat tanah. "Kalau 80 juta, masyarakat masih butuh 160 tahun untuk memegang sertifikat," jelas dia.

Maka itu Jokowi perintahkanMenteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil untuk mengejar hal ini lantaran, rakyat menunggu untuk dilayani sertifikat yang murah dan tak berbelit-belit.

Presiden pun memberi target di tahun ini setidaknya tujuh juta sertifikat taah yang dikeluarkan dan tahun depan bertambah sembilan juta.

Dengan begitu, ia memperkirakan di 2023 seluruh tanah di Banten telah bersertifikat, sehingga tidak ada lagi sengketa tanah.

"Saya ingatkan terus, agar selesai semua karena pegang sertifikat ini hak rakyat," jelas Presiden.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: Jokowi targetkan tidak ada lagi sengketa tanah di Tangerang pada 2023