Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto angkat bicara perihal kekecewaan Partai Berkarya yang mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan instruksi kepada masyarakat untuk memutar dan menyaksikan film G 30 S/PKI

"Kalau semua kekecewaan kita tanggapi, ya maka di negeri ini banyak kekecewaan juga. Tapi tentunya tugas Kemenko Polhukam tidak menanggapi kekecewaan publik. Tapi menerima kekecewaan itu dan kemudian kita diskusikan," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2018).

Baca: Nobar Film G30S/PKI Tak Dilarang, Partai Berkarya Ucapkan Terima Kasih kepada Pemerintah

Namun kekecewaan tersebut, jelas Wiranto akan didalami terlebih dahulu, apakah kekecewaan yang hadir di tengah publik berasal dari pemerintah atau dari kepentingan suatu kelompok tertentu.

"Apakah kepentingan pribadi masing-masing atau kelompok yang tak terpenuhi. Itu semua kan ada alasannya. Semua tentu kita, kecewa dan tidak, itu urusan mereka," ucap Wiranto.

Ketika disinggung soal pemutaran film karya Sutradara terkenal Arifin C. Noer tersebut, Wiranto enggan menanggapinya.

"Sudah ada kebijakan. Itu kan imbauan Pak Gatot, sudah dijawab panglima TNI. Enggak usah saya jawab lagi," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso sempat curhat permintaannya ditolak pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.

Berkarya meminta pemerintah menyerukan pemutaran Film G30S.

Priyo mengungkapkan bahwa dirinya sudah memohon kepada pemerintahan Jokowi untuk memberikan instruksi kepada masyarakat untuk memutar serta menyaksikan film G30S.

Baca: Kisah Keluarga Aidit Sejak G30S/PKI, Ilham Kerap Lama Tulis Nama Belakang Aidit

Meskipun sedikit kecewa Priyo mengaku tetap legowo, Ia berharap pemerintah tidak memberikan larangan kepada masyarakat yang akan menggelar acara nonton bareng film G30S.

" Tapi apa boleh buat. Bertepuk sebelah tangan. Tapi kita bersyukur, mudah mudahan tidak juga melarang,” ungkap Priyo di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/9/2018).