TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia membuka pintu kepada dunia internasional yang ingin memberikan bantuan penanganan paska gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Untuk tindaklanjut pemberian bantuan itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berkoordinasi mengelola bantuan internasional itu.

Adapun, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto ditunjuk sebagai koordinator penyaluran bantuan internasional.

Baca: Pemilik Rumah yang Dijadikan Tempat Pesta Bujang di Sunter Agung Dikenal Proaktif Urus Administrasi

"BNPB bersama Kementerian Luar Negeri saat ini menyiapkan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho saat jumpa pers Update Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami di Kota Palu dan Donggala di Gedung BNPB, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Bantuan internasional itu dapat diberikan, kata dia, setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengenai Indonesia menerima bantuan internasional sesuai kebutuhan.

Dia menegaskan, Indonesia bukan meminta bantuan internasional, tetapi menerima tawaran dari negara-negara sahabat atau masyarakat internasional.

"Artinya, welcome. Negara-negara sahabat yang sudah menawarkan bantuan untuk kemanusiaan penanganan di Sulteng, Silahkan," kata dia.

Baca: Beredar Video Pasha Ungu Gotong Jenazah hingga Angkat Galon untuk Kebutuhan Korban Tsunami Palu

Namun, kata dia, Wiranto meminta agar Indonesia selektif di dalam menerima bantuan.

"Arahan menko polhukam, bantuan internasional harus selektif. Kami fokus kepada negara-negara yang sudah menawarkan bantuan kepada pemerintah dan negara-negara yang memang memiliki kapasitas," tegasnya.

Setidaknya ada enam identifikasi awal bantuan yang diperlukan masyarakat. Enam bantuan itu meliputi, alat angkut udara untuk landas pacu 2000 meter, tenda pengungsi, water treatment, genset, rumah sakit lapangan dan tenaga medis.

Untuk detail bantuan, dia melanjutkan, BNPB masih akan membahas dengan Kemenlu. Jika, mengacu pada regulasi, maka ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana mekanisme bantuan internasional. Kemudian diatur bagaimana bantuan sampai ke masyarakat.

"Kalau berdasarkan data sementara terdapat 10 negara yang menawarkan bantuan ke Indonesia, yaitu Australia, Amerika Serikat, Maroko, Korea Selatan, Uni Eropa, Tiongkok, Singapura, Turki, Filipina dan Swiss," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka pintu kepada dunia internasional yang ingin memberikan bantuan penanganan gempa bumi serta tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

"Presiden telah menyampaikan ke Bu Menlu (Retno Marsudi) untuk membuka bantuan dari negara lain untuk mengatasi gempa di Donggala, Palu sesuai kebutuhan," ujar Juru Bicara Presiden, Johan Budi melalui pesan singkatnya, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Menurut Johan, bantuan dari luar negeri untuk Palu dan Donggala, nantinya dikomandai oleh Menko Polhukam Wiranto.

"Nanti koordinasi itu akan dilakukan Menko Polhukam," ucap Johan. (Tribunnews.com / Glery Lazuardi)