Komisi X DPR RI mempertanyakan strategi Badan Ekonomi dan Kreaktif (Bekraf) dalam menghadapi  Revolusi Industri 4.0.

Pasalnya, konsekuensi dari Revolusi Industri 4.0 ini adalah diperlukan sistem yang dapat membangun produksi yang inovatif dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kuncinya.

“Bekraf harus mengutamakan ruang kreatif di dunia maya yang memungkinkan masyarakat muda mengakses,” ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin RDP persetujuan pagu anggaran Bekraf tahun anggaran 2019 sebesar Rp 657 miliar, di Gedung Nusatara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (01/10/2018).

Selain itu, terkait dengan program Bekraf lainnya yang menciptakan pertumbukan ekosistem perekonomian. Komisi X DPR RI meminta sebaran proram dan kegiatan Bekraf harus mempertimbangkan proporsionalitas dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia, dalam rangka pencapian serapan anggaran.

“Sehingga mampu mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi kreatif di daerah yang disesuaikan dengan rencana strategis Bekraf,” imbuh legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Terakhir, terkait usulan tambahan anggaran sebesar Rp 101 miliar, Fikri mengatakan Komisi X DPR RI menyetujui usulan tersebut dan meminta Bekraf mengutamakan program yang fokus memberikan nilai tambah ekonomi kreatif di daerah. 

Di tempat yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Nuroji meminta Bekraf untuk menyusun kembali penyebaran program dan kegiatan Bekraf agar peningkatan ekonomi merata di seluruh Indonesia. Ia melihat beberapa daerah, termasuk daerah pemilihannya (dapil) masih jauh dari terciptanya ekosistem Bekraf.

“Dapil saya tidak punya sumber daya alam yang bagus, namun potensi  SDM untuk diberdayakan sangat bagus. Namun komitmen daerah sangat rendah. Saya berhadap Bekraf membantu meningkatkan ekonomi di daerah yang tidak memiliki SDA baik, tapi memiliki SDM,” kata legislator dapil Jawa Barat itu.(*)