TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pejabat Kantor Pajak di Ambon.

Ia mengaku akan menjadikan peristiwa ini sebagai koreksi bagi kementerian yang dipimpinnya.

"Dengan adanya KPK melakukan OTT sebenarnya juga membantu kami, karena sebetulnya indikasi sudah ada, peringatan dininya sudah diberikan ke yang bersangkutan."

"Saya rasa dengan adanya OTT ini akan menjadi bahan untuk koreksi," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Baca: KPK Tetapkan Kepala KPP Pratama Ambon Sebagai Tersangka Penerima Suap

Sri mengaku sudah meminta Inspektur Jenderal dan Dirjen Pajak untuk melakukan evaluasi terhadap sistem kerja yang ada.

"Peringatan dini kalau sudah ada kenapa tidak efektif mencegah terus? Kita dalam hal ini sampai harus dikoreksi oleh institusi seperti KPK," kata dia.

Sri Mulyani mengaku sangat kecewa dengan para pejabat dan pegawai direktorat jenderal pajak yang tertangkap tangan KPK.

"Tentu saya juga mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk terus kalau ada pihak-pihak dari kantor pajak yang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak wajar, melakukan pemerasan, mereka bisa menyampaikan kepada kita," ucap Sri.

KPK menangkap enam orang di Ambon, Maluku, Rabu (3/10/2018).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya adalah pejabat kantor wilayah Direktorat Jenderal pajak.

"Empat orang dari unsur pejabat kantor pajak Ambon-Papua, pemeriksa pajak dan wajib pajak," ujar Febri saat dikonfirmasi, Jumat malam.

Baca: Wawako Pastikan Pelayanan di Pemkot Pasuruan Berjalan Normal Meski Sejumlah Pejabat Kena OTT KPK

Menurut KPK, Diduga telah terjadi transaksi pemberian uang terkait upaya pengurangan pembayaran pajak.(Kompas.com/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pejabat Kantor Pajak Ditangkap KPK, Ini Komentar Sri Mulyani"