Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Pasuruan Setiyono sebagai tersangka.

Setiyono menyandang status tersangka setelah menjalani pemeriksaan 1 x 24 jam usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Kamis (4/10/2018).

Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta menuturkan Setiyono telah resmi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji dari rekanan atau mitra proyek di Pasuruan.

Baca: Ramai Hoax Ratna Sarumpaet, Deddy Corbuzier Beri Pengakuan Operasi Plastik yang Pernah Dilakukannya

Proyek yang dimaksud yakni belanja modal gedung dan pembangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD TA 2018.

"‎Diduga proyek-proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan telah diatur wali kota melalui sejumlah pihak dan orang dekatnya. Ada kesepakatan komitmen fee rata-rata antara 5-7 persen untuk proyek bangunan dan pengairan," ungkap Alex dalam konferensi pers di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/10/2018).

Baca: Layanan di Kota Pasuruan Pasca OTT Setiyono Oleh KPK

Alex melanjutkan komitmen yang disepakati untuk Wali Kota dari proyek PLUT-KUMKM sebesar 10 persen dari nilai HPS Rp 2,2 miliar, ditambah 1 persen untuk Pokja.

Pemberian fee dilakukan secara bertahap.

Selain menetapkan Setiyono sebagai tersangka penerima suap, penyidik juga menetapkan Dwi Fitri Nurcahyo (staf/Plh Kadis PU Kota Pasuruan) dan Wahyu Tri Harianto (staf kelurahan Purutrejo) sebagai tersangka.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena sama-sama menerima suap.

Satu tersangka lainnya, pemberi suap yakni Muhamad Baqir (swasta, CV M).

Baca: Anies Beberkan Alasan Pemprov DKI Biayai Keberangkatan Ratna Sarumpaet ke Chile

Pasal yang disangkakan sebagai pemberi suap, Muhamad Baqir ‎diancam Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU No 31 tahun 199c tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

Sementara sebagai penerimaa, Setiyono, Dwi Fitri dan Wahyu ‎Tri, diancam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 tahun 199c tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001.