Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik terkait catatan buku bersampul merah yang berisi nama-nama perwira Polri diduga menerima sejumlah dana dari pengusaha Basuki Hariman lebih baik dihentikan.

Sebab, buku-buku catatan tersebut tidak didukung bukti yang kuat serta berpotensi menganggu kegiatan jelang pelaksanaan pemilu tahun 2019 mendatang.

Baca: Bedanya Chatting di WhatsApp Group dengan Facebook Group

Baca: Sikap Pimpinan MPR RI Mahyudin Soal PP Presiden Hadiah 200 Juta Buat Pelapor Korupsi

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, kasus ini memiliki nilai komplikasi politik yang tinggi karena itu harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu proses pelaksanaan pemilu/pilpres.

Apalagi kasus ini relatif cukup lama dan tiba-tiba menyeruak ke permukaan di saat proses demokrasi elektoral sedang berlangsung.

Menurut Adi, Ketua KPK juga telah menjelaskan dua hal penting.

Pertama, tidak ada bukti dari kamera pengawas yang memperlihatkan adanya perusakan, penyobekan barang bukti buku merah oleh mantan penyidik dari unsur Polri.

Kedua, catatan yang tertera dalam buku merah sulit dibuktikan.

Hal ini merujuk pengalaman KPK mengungkap kasus catatan Yulianis dalam kasus mantan ketua Demokrat Nazaruddin.

“Dengan demikian, KPK telah menjelaskan kepada publik bahwa lembaganya tidak bisa didesak-desak untuk mengusut sesuatu yang secara teknis hukum susah dibuktikan,” kata Adi dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Adi juga menggarisbawahi penjelasan dari Polri bahwa telah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan kepada pengusaha penyandang dana yaitu Basuki Hariman yang tertuang dalam BAP dan hasilnya menyebut tidak pernah memberikan dana ke Tito Karnavian.

Catatan dalam buku merah diakui Basuki Hariman sengaja dibuat sebagai trik untuk mengelabui karyawan.

“Sampai disini ‘clear’ bahwa yang punya dana saja tidak mengakui adanya aliran ke Tito,” kata Adi.

Dengan sejumlah fakta yang terungkap tersebut, maka Adi menilai tidak ada gunanya lagi bangsa ini berlarut-larut berpolemik dalam masalah ini.

“Karena itu sebaiknya segala pro dan kontra terkait laporan IndonesiaLeaks lekas dihentikan,” tegas Adi yang merupakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.

Selanjutnya, Adi mengimbau kepada Kapolri Tito Karnavian dan Institusi Polri secara umum untuk tidak bereaksi secara berlebihan menghadapi masalah ini.

“Bangsa ini punya trauma terhadap benturan antara lembaga hukum dalam kasus cicak-buaya yang berjilid-jilid. Biarkan kasus ini berjalan alamiah sesuai dengan fakta-fakta yang sudah dikemukakan di atas,” ujar Adi.

Pendapat senada juga disampaikan Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.

Menurutnya, penjelasan pimpinan KPK sudah lebih dari cukup bahwa polemik seputar buku kas merah tidak layak dilanjutkan.

Karyono bahkan meminta Kapolri Tito Karnavian untuk fokus saja terhadap tugas konstitusionalnya menjaga keamanan negeri dan mengabaikan segala serangan dengan data sumir yang tak dapat dipertanggungjawabkan.

“Pak Tito Tetap tenang saja, fokus saja pemimpin institusi Polri jadi. Biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu,” kata Karyono.

Dia menilai Kinerja Tito Karnavian memimpin Polri cukup bagus yang dibuktikan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri.

“Survei opini publik sejumlah lembaga kredibel menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap institusi Polri meningkat tajam. Saya kira itu merupakan prestasi Polri di era Tito,” katanya.

Publik juga bisa melihat perubahan yang signifikan terhadap institusi Polri.

Figur Tito, menurut Karyono, terbilang sukses dalam menegakkan disiplin di internal Polri, penanganan terorisme, dan pemberantasan narkoba.

“Dengan motto Polisi Profesional, Modern, Terpercaya (Promoter), Tito berhasil menyulap Polri menjadi institusi yang disegani dan terlihat humanis. Sekarang jarang kita lihat polisi yang arogansi kekuasaan karena pendekatannya berorientasi pelayanan,” kata Karyono.

Karyono meyakini, polemik seputar catatan dalam buku merah ini tidak akan menggerus kredibilitas Tito, apalagi bukti pendukungnya tidak ada.

“Saya kira temuan dalam buku merah itu tidak akan menurunkan kredibilitas Kapolri karena masyarakat sudah merasa puas dengan kinerjanya. Apalagi polemik ini baru dimunculkan saat momentum politik di tahun politik, jadi masyarakat dengan cerdas akan menilai ada unsur politik dalam mencuatnya kasus ini. Karena itu memang sebaiknya kasus ini dihentikan biar tak ada politisasi,” kata Karyono.